IKNPOS.ID — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran untuk program Gentengisasi yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto diperkirakan tidak menembus angka Rp1 triliun.
Program Gentengisasi merupakan bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) yang bertujuan mengganti atap rumah berbahan seng dengan genteng. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan hunian sekaligus memperbaiki estetika lingkungan permukiman.
Purbaya menjelaskan, besaran anggaran relatif kecil karena jumlah rumah yang masih menggunakan atap seng tidak mendominasi secara nasional.
“Paling berapa puluh persen diganti yang pakai seng. Jadi harusnya angkanya lebih kecil,” ujar Purbaya di Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah belum menetapkan angka pasti anggaran Gentengisasi. Saat ini, pemerintah masih melakukan pembahasan mendalam terkait sumber pendanaan yang akan digunakan untuk merealisasikan program tersebut.
Menurut Purbaya, terdapat sejumlah alternatif pendanaan yang tengah dipertimbangkan, termasuk dengan mengoptimalkan anggaran dari program pemerintah lain yang telah berjalan.
“Ada kemungkinan dari tempat lain. Tapi cukuplah, nggak banyak-banyak banget kalau nggak salah anggarannya,” ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa proyek Gentengisasi menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mendukung sektor pariwisata, khususnya dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara.
“Kita bicara mengenai tourism. Itu low hanging fruit untuk meningkatkan turis. Tetapi turis tidak akan datang kalau sampahnya numpuk dan atapnya semua atap seng yang berkarat,” kata Airlangga usai Rakornas di Sentul, dikutip Selasa, 3 Februari 2026.
Airlangga memaparkan, pemerintah menerapkan dua pendekatan utama untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan tertata. Pertama, pengelolaan sampah melalui skema waste to energy, yakni mengolah sampah menjadi sumber energi listrik. Kedua, pembenahan infrastruktur hunian, khususnya di kawasan permukiman kumuh.
