IKNPOS.ID – Keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kian nyata. Otorita IKN (OIKN) mencatat, sekitar 30 persen pegawainya saat ini merupakan putra-putri Kalimantan Timur, yang terlibat langsung dalam menggerakkan roda pembangunan ibu kota negara baru.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa dari total sekitar 1.100 pegawai OIKN, sebanyak 330 orang berasal dari Kalimantan Timur. Komposisi ini menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada pemberdayaan sumber daya manusia lokal.
“Di IKN hari ini, sekitar 30 persen dari 1.100 pegawai kami merupakan putra-putri Kalimantan Timur,” kata Basuki, Senin (26/1/2026).
Generasi Muda Lokal Ambil Peran Strategis
Basuki menambahkan, mayoritas pegawai asal Kalimantan Timur tersebut merupakan generasi muda yang kini memegang peran strategis dalam menyiapkan Nusantara sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia.
“Mereka adalah generasi muda yang menjadi bagian penting dari masa depan Nusantara,” ujarnya.
Pernyataan itu disampaikan Basuki saat membuka Musyawarah Besar (Mubes) VII Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) di Multifunction Hall Kemenko 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Sabtu (24/1/2026).
ASN Daerah Mulai Beralih ke Otorita IKN
Keterlibatan warga Kaltim juga tercermin dari mutasi aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai daerah ke lingkungan OIKN. Di Kota Bontang, Kepala BKPSDM Bontang Sudi Priyanto menyebutkan sekitar lima ASN telah bergabung ke OIKN.
“Dampaknya masih bisa kami tutupi. Jabatan yang ditinggalkan langsung diisi ASN lain, sehingga pelayanan publik tetap berjalan normal,” kata Sudi, Senin (5/1/2026).
Sementara itu, dari Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tercatat 20 pegawai berpindah ke OIKN, terdiri atas satu pejabat eselon II, empat pejabat eselon IV, dan 15 staf. Kepala BKPSDM PPU Nurwati memastikan mutasi tersebut tidak mengganggu kinerja pemerintahan daerah karena telah diantisipasi melalui penyesuaian struktur organisasi.
Afirmasi Warga Lokal di Proyek Pembangunan
Kebijakan afirmatif OIKN tidak berhenti di level birokrasi. Dalam sektor konstruksi, sekitar 30 persen tenaga kerja proyek pembangunan IKN diwajibkan berasal dari masyarakat lokal. Kebijakan ini membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi warga sekitar sekaligus memperkuat rasa kepemilikan terhadap proyek strategis nasional tersebut.
IKN Kembangkan Pusat Kebudayaan
Selain infrastruktur pemerintahan, OIKN juga tengah mengembangkan kawasan pusat kebudayaan (cultural center). Kawasan ini dirancang sebagai ruang publik inklusif, tempat masyarakat dapat beraktivitas, berkreasi, dan mengekspresikan budaya lokal.
