IKNPOS.ID – Rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menemui babak baru.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini telah melakukan proses penyaringan awal atau penapisan ASN yang berpotensi dipindahkan ke ibu kota baru di Kalimantan Timur tersebut.
Ia menegaskan bahwa proses penapisan dilakukan secara bertahap dan melibatkan koordinasi intensif dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
“Pemindahan ASN ke IKN, kami sudah koordinasi dengan OIKN. Kita sudah siapkan penapisan lembaga-lembaga mana yang harus,” ujar Rini.
Menurut Rini, proses penapisan ini tidak dilakukan secara sembarangan. Setiap kementerian dan lembaga diminta untuk mengidentifikasi pegawai mana saja yang memang memungkinkan dan dibutuhkan untuk berkantor di IKN.
Penilaian tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari kebutuhan organisasi, kesiapan sumber daya manusia, hingga efektivitas layanan publik jika dipindahkan ke ibu kota baru.
“Kita sudah koordinasi dengan kementerian dan lembaga untuk melihat lagi pegawai-pegawai mana saja yang memang bisa dipindahkan,” jelasnya.
Rini juga menyinggung dinamika perubahan struktur kementerian yang ikut memengaruhi perhitungan jumlah ASN.
Ia menyebutkan bahwa jumlah kementerian yang sempat bertambah dari 34 menjadi 48 turut membuat proses pemetaan pegawai harus dihitung ulang.
Lebih lanjut, Rini menjelaskan bahwa jumlah ASN yang akan dipindahkan ke IKN sejatinya sudah tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.
Dalam beleid yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 30 Juni 2025 tersebut, pemerintah menargetkan IKN menjadi Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028.
Adapun jumlah ASN yang direncanakan bertugas di IKN berada di kisaran 1.700 hingga 4.100 orang.
Meski begitu, Rini menegaskan bahwa angka tersebut belum bersifat final. “Perpres 79 itu memang sudah menyebutkan beberapa angka, tapi tentunya kami harus perhitungkan lagi,” kata Rini.
Ia menambahkan bahwa perhitungan ulang diperlukan agar pemindahan ASN berjalan efektif dan tidak mengganggu kinerja pemerintahan secara keseluruhan.
Sebagai informasi, wacana pemindahan ASN ke IKN bukanlah hal baru. Rencana ini pertama kali digaungkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sejak 2019, bersamaan dengan pengumuman pembangunan ibu kota baru.
Namun dalam perjalanannya, rencana tersebut mengalami sejumlah penyesuaian dan penundaan. Awalnya, pemindahan ASN direncanakan berlangsung bertahap pada periode Juli hingga November 2024, seiring dengan rencana Jokowi berkantor di IKN serta pelaksanaan perayaan HUT RI perdana di sana.
Sayangnya, rencana tersebut belum dapat direalisasikan sesuai jadwal.
Pemerintah kemudian mengumumkan penundaan pemindahan ASN ke September 2024, tepat setelah perayaan 17 Agustus. Namun, rencana itu kembali mengalami perubahan.
Jokowi akhirnya memerintahkan agar pemindahan ASN ke IKN diundur lagi menjadi Januari 2025, bertepatan dengan masa awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penundaan ini juga berkaitan dengan penyelesaian Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota.
Tak berhenti di situ, sempat pula beredar kabar bahwa pemindahan ASN akan diundur hingga April 2025, setelah Lebaran.
Namun belakangan, MenPANRB Rini Widyantini mengirimkan surat pemberitahuan resmi yang menyatakan bahwa pemindahan ASN ke IKN ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Penundaan ini disebut sebagai bagian dari proses transisi pemerintahan dan penyesuaian kebijakan lintas kementerian dan lembaga.
