IKNPOS.ID – PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau lebih dikenal dengan Asuransi Jasindo selaku Ketua Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara (KABMN) menyerahkan pembayaran klaim Asuransi Barang Milik Negara (ABMN) dengan skema pembiayaan Pooling Fund Bencana (PFB) senilai Rp17,6 miliar kepada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) atas aset milik Kementerian Agama Republik Indonesia yang terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada 2025.
Penyerahan klaim tersebut dilaksanakan dalam seremoni Implementasi Asuransi Barang Milik Negara dengan Pendanaan Pooling Fund Bencana Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Jakarta.
Klaim secara simbolis diserahkan oleh Direktur Operasional Asuransi Jasindo, Ocke Kurniandi, kepada Direktur Penyaluran Dana BPDLH Damayanti Ratunanda dan Kepala Biro Keuangan & BMN Kementerian Agama Ahmad Hidayatullah.
Acara tersebut juga disaksikan langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Evita Manthovani, serta anggota Konsorsium ABMN lainnya.
Direktur Operasional Asuransi Jasindo, Ocke Kurniandi, mengatakan pembayaran klaim tersebut merupakan bentuk nyata peran Asuransi Jasindo bersama Konsorsium ABMN dalam memberikan perlindungan terhadap aset negara sekaligus mendukung percepatan pemulihan pascabencana.
“Sebagai Ketua Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara, Asuransi Jasindo berkomitmen memastikan perlindungan terhadap aset-aset strategis pemerintah dapat berjalan secara optimal. Pembayaran klaim ini menunjukkan pengelolaan risiko yang terencana dapat membantu pemerintah mempercepat proses pemulihan aset negara yang terdampak bencana, sehingga keberlangsungan layanan publik dapat tetap terjaga,” ujar Ocke.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Evita Manthovani, menyampaikan Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan ring of fire memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi.
“Asuransi BMN bukan sekadar memenuhi ketentuan regulasi, tetapi menjadi bagian penting dari upaya memperkuat ketahanan fiskal negara melalui percepatan pemulihan aset pemerintah yang terdampak bencana,” kata Evita.
