IKNPOS.ID – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim). Ini merupakan kunjungan perdana Prabowo ke IKN setelah menjabat sebagai Kepala Negara.
Menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, Presiden dijadwalkan menyambangi IKN dalam rangkaian kunjungan kerjanya di beberapa provinsi Kalimantan, Senin, 12 Januari 2026.
Lawatan ke IKN akan menjadi agenda terakhir Presiden Prabowo di Kalimantan. Sebelumnya, Presiden meresmikan 166 Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia dari Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 9 di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin pagi.
Presiden juga dijadwalkan meresmikan kilang Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Senin sore.
“Mohon doa restu, selanjutnya dari Balikpapan akan nengok ke IKN,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan pada sela-sela kegiatannya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin.
Prabowo Terakhir Kali ke IKN Saat Masih Menjabat Menhan
Prabowo terakhir kali berkunjung ke IKN saat dirinya telah ditetapkan sebagai presiden terpilih, dan masih menjabat menteri pertahanan di bawah kepemimpinan Presiden Ke-7 Joko Widodo pada 13 September 2024.
Prabowo beserta jajaran Kabinet Indonesia Maju saat itu menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Ke-7 Jokowi di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat. Pertemuan itu menjadi sidang kabinet paripurna terakhir yang dipimpin oleh Jokowi.
Dalam rapat itu, Jokowi memberi arahan mengenai transisi pemerintahan, kemudian menerima laporan akhir dari para menteri koordinator.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, IKN ditargetkan sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028. Dengan demikian, kegiatan pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif diproyeksikan berlangsung di IKN dalam waktu 2 tahun ke depan.
Sejauh ini, tahapan pembangunan untuk gedung-gedung perkantoran telah berjalan. Badan Otorita IKN telah meneken kontrak hasil lelang pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif pada akhir Oktober sampai dengan November 2025.
