Inilah salah satu video yang saya lihat lebih 10 kali. Tetap saja video itu bisa membuat saya tiba-tiba tertawa di bagian-bagian tertentunya.
Kesimpulan saya: Donald Trump lagi cemburu dengan Zohran Mamdani. Orang cemburu memang bisa aneh-aneh. Contohnya Anda. Trump cemburu Mamdani karena kepopulerannya, kecerdasannya, ketampanannya, dan terutama, karakternya.
Sulitnya cemburu tercampur dengan rasa kagum. Yang terakhir itu yang membuat Trump memutuskan: bertemu Mamdani. Ia tahu apa yang harus diperbuat menghadapi orang sepopuler Mamdani. Padahal Mamdani musuh besar politiknya. Saat Pilkada New York City Trump bertekad menghadangnya: jangan sampai Mamdani terpilih. Pun sampai Trump berseru jangan pilih calon wali kota dari Partai Republik. Pilih calon independen saja –karena lebih berpotensi mengalahkan Mamdani. “Memilih calon dari Republik sama dengan memilih Mamdani,” ujar Trump seperti ditulis media di sana.
Related Post
Alasannya: Mamdani itu komunis. Juga Demokrat ekstrem kiri; jihadis dan masih anak kecil yang belum tahu apa-apa.
Mamdani sendiri menilai Trump sebagai diktator. Bahkan menantang Trump dalam pidato kemenangannya dalam Pilkada New York City: raise your volume!
Itu sindiran keras bahwa seruan Trump selama masa kampanye ternyata tidak didengar oleh publik New York City. Atau kecaman Trump padanya ternyata kurang galak.
Maka ketika akhirnya Trump justru mengundang Mamdani ke Gedung Putih semua analis bingung: apa yang sebenarnya terjadi.
Lawan maupun kawan Trump lantas menggunakan istilah yang sama untuk menggambarkan pertemuan itu: “Trump sedang main catur empat dimensi”.
Istilah politik ”main catur empat dimensi” dipakai sejak abad 16 atau 17. Permainan catur dua dimensi saja rumit. Maka betapa rumitnya catur empat dimensi. Mustahil. Tidak ada itu catur tiga dimensi –apalagi empat dimensi.
Tapi Trump memainkannya. Pendukung Republik yang tidak suka Trump sampai bersatire: “Jadi, sekarang kita harus berbaik-baik dengan komunis?” Ada satire yang lain lagi: “Ternyata komunis itu baik-baik saja”.
Terverifikasi Dewan Pers