IKNPOS.ID — Gelombang kasus keracunan yang diduga berasal dari menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan peningkatan tajam. Dalam sepekan terakhir, jumlah korban hampir menembus 2.000 orang, dengan lonjakan tertinggi tercatat di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurut data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), sepanjang periode 6–12 Oktober 2025, terdapat 1.084 korban baru yang mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Angka ini memang sedikit lebih rendah dibandingkan pekan sebelumnya yang mencatat 1.833 kasus baru, namun tren kenaikan secara nasional tetap mengkhawatirkan.
Secara keseluruhan, total korban yang terdampak sejak awal pelaksanaan program MBG hingga 12 Oktober 2025 sudah mencapai 11.566 orang di seluruh Indonesia. Lonjakan ini menandai krisis baru dalam pelaksanaan salah satu program unggulan pemerintah di bidang gizi dan pendidikan.
NTT Catat Lonjakan Tertinggi dalam Sepekan
Jika sebelumnya Jawa Barat menjadi provinsi dengan total kasus tertinggi, kini giliran Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mencatat angka paling mencolok dalam sepekan terakhir. Berdasarkan laporan JPPI, NTT mencatat 384 korban baru hanya dalam tujuh hari.
Sementara itu, Jawa Tengah melaporkan 347 korban baru, diikuti Kalimantan Selatan dengan 130 korban. Masuknya Kalimantan Selatan dalam daftar daerah terdampak menandakan penyebaran kasus yang semakin meluas.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai peningkatan kasus ini tidak lagi bisa dianggap sebagai kelalaian teknis semata. Menurutnya, pola penyebaran yang terus bertambah dari minggu ke minggu menunjukkan adanya masalah mendasar dalam sistem pengawasan dan distribusi makanan MBG.
“Ini bukan lagi sekadar kesalahan operasional. Ini sudah menjadi krisis sistemik. Program dengan anggaran triliunan rupiah justru menimbulkan bahaya bagi masyarakat yang seharusnya dilindungi,” kata Ubaid dalam keterangannya, Senin (13/10).
Pemerintah Didorong Segera Hentikan Sementara Program MBG
Melihat situasi yang semakin mengkhawatirkan, kalangan masyarakat sipil dan pakar gizi mendesak pemerintah untuk melakukan moratorium atau penghentian sementara program MBG. Tujuannya agar pemerintah dapat melakukan evaluasi total terhadap rantai pasok, penyimpanan, dan standar kebersihan makanan yang disalurkan ke sekolah-sekolah.
