IKNPOS.ID – Kekhawatiran masyarakat terkait kosongnya BBM di sejumlah SPBU swasta akhirnya dijawab pemerintah.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, diputuskan bahwa kebutuhan BBM masyarakat tetap akan terlayani melalui kolaborasi antara badan usaha migas swasta dengan Pertamina.
Bahlil memastikan stok nasional BBM saat ini masih aman.
Related Post
“Secara umum, ketersediaan BBM cukup untuk 18–21 hari ke depan. Jadi tidak ada masalah terkait suplai secara nasional. Hanya saja, untuk SPBU swasta memang cadangannya sudah menipis,” tegasnya kepada wartawan, dikutip pada Sabtu 20 September 2025.
Ia menambahkan, sebenarnya badan usaha swasta telah diberi kuota impor hingga 110 persen dibandingkan tahun 2024. Namun, kuota tersebut sudah habis sebelum akhir September 2025.
Solusi Pemerintah: Kolaborasi dengan Pertamina
Agar masyarakat tidak dirugikan, pemerintah memutuskan BBM tetap bisa didistribusikan ke SPBU swasta melalui mekanisme kerja sama dengan Pertamina.
Ada sejumlah kesepakatan yang disetujui, antara lain:
- Badan usaha swasta membeli BBM berbasis base fuel dari Pertamina (produk BBM sebelum dicampur aditif dan pewarna).
- Kualitas BBM diperiksa melalui joint surveyor agar mutu terjamin.
- Harga ditentukan pemerintah secara terbuka (open book pricing), sehingga adil bagi semua pihak.
- Pertamina dan badan usaha swasta melanjutkan koordinasi terkait dua hal penting:
- Skema pasokan untuk memenuhi kebutuhan SPBU swasta.
- Detil aspek komersial agar arahan Menteri ESDM segera terealisasi.
Pertamina Siap Jalankan Arahan Pemerintah
Secara terpisah, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyampaikan bahwa pihaknya sudah memberikan penawaran dalam rapat tersebut.
“Pertamina telah menyampaikan penawaran formal kepada badan usaha swasta untuk detail kesepakatan aspek komersial,” jelasnya.
Kesepakatan ini menjadi langkah nyata percepatan tindak lanjut arahan Menteri ESDM, demi memastikan masyarakat tetap terlayani dan tidak terjadi kelangkaan BBM di SPBU swasta.
Terverifikasi Dewan Pers