Sah! Prabowo Tetapkan IKN Nusantara Jadi Ibu Kota Politik Indonesia Mulai 2028

IKNPOS.ID – Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan bahwa Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur akan bertransformasi menjadi Ibu Kota Politik Indonesia.

Target operasionalnya ditetapkan mulai tahun 2028, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang sudah diundangkan.

“Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028,” demikian isi beleid tersebut, dikutip Jumat (19/9/2025).

Prioritas Pembangunan Kawasan Inti IKN

Prabowo dalam rencananya merinci tahapan pembangunan yang menjadi fokus pemerintah ke depan. Beberapa poin utama meliputi:

1. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan diprioritaskan, dengan luas sekitar 800–850 hektare.

2. Gedung perkantoran hanya akan mengambil porsi 20% dari total lahan.

3. Hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan ditargetkan mencapai 50% dari lahan yang tersedia.

4. Sarana prasarana dasar juga diproyeksikan mencakup 50% dari kawasan.

5. Indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan ditetapkan sebesar 0,74 sebagai standar.

Prabowo menegaskan, perencanaan dan penataan ruang di Kawasan Inti IKN menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang modern, efisien, dan berkelanjutan.

Pemindahan ASN Jadi Tahap Awal

Untuk mendukung operasional IKN sebagai pusat politik, pemerintah juga menetapkan rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara bertahap. Jumlah ASN yang akan dipindahkan diproyeksikan 1.700 hingga 4.100 orang.

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono memastikan pemerintah tetap melanjutkan proses pemindahan ASN dari Jakarta ke Nusantara.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) disebut telah merancang pemindahan ASN dari 15 Kementerian dan Lembaga (K/L).

“Kementerian PAN-RB telah merancang pemindahan aparatur sipil negara dari 15 kementerian ke IKN dalam waktu dekat, sebagai bagian dari strategi pemindahan bertahap instansi pusat ke Nusantara,” ungkap Basuki, Kamis (31/7/2025).

Saat ini, sudah ada 1.170 ASN Otorita IKN yang resmi menempati hunian ASN yang dibangun Kementerian PUPR. Ribuan ASN pionir ini diharapkan menjadi motor penggerak awal keberlangsungan IKN.