IKNPOS.ID – Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi mengumumkan bahwa usulan PPPK Paruh Waktu diperpanjang hanya 5 hari, yakni sampai 25 Agustus 2025.
Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian dan Digitalisasi Manajemen ASN, Suharmen, menegaskan agar pejabat pembina kepegawaian (PPK) di instansi pusat maupun daerah tidak menunda pengusulan hingga mepet tenggat waktu.
“Perpanjangan usulan PPPK Paruh Waktu hanya sampai 25 Agustus. Yang belum memasukkan usulan, tolong diperhatikan jadwalnya. Jangan sampai menunda terlalu lama,” kata Suharmen, Minggu (24/8).
Related Post
Menurutnya, BKN tetap mengikuti jadwal pengadaan PPPK paruh waktu yang sudah ditetapkan. Tidak ada instruksi untuk memperpanjang lagi setelah 25 Agustus.
Artinya, pemerintah daerah (Pemda) yang tidak mengusulkan akan menanggung konsekuensi sendiri, terutama ketika berhadapan dengan honorer yang menunggu kepastian status kepegawaian.
BKN Siap Tetapkan NIP PPPK Paruh Waktu
BKN memastikan sudah siap menetapkan pertimbangan teknis (Pertek) dan Nomor Induk Pegawai (NIP) PPPK Paruh Waktu, asalkan usulan dari instansi sudah masuk.
“BKN sudah siap menetapkan NIP PPPK Paruh Waktu, sekarang tinggal kecepatan pemda saja,” jelas Suharmen.
Dengan kata lain, bola kini ada di tangan pemerintah daerah. Jika pemda cepat mengusulkan kebutuhan PPPK paruh waktu, maka proses penetapan NIP akan lebih lancar.
Nasib Honorer: Hanya yang Ikut Seleksi Bisa Jadi PPPK
Terkait honorer dalam database BKN yang berstatus TMS (Tidak Memenuhi Syarat), Suharmen menegaskan mereka tidak bisa otomatis diangkat menjadi ASN PPPK paruh waktu.
Syarat utama pengangkatan adalah sudah mengikuti seleksi CPNS atau PPPK, sesuai amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
“Kalau honorernya tidak ikut seleksi, berarti pengangkatannya akan melanggar aturan dan cacat hukum,” tegas Suharmen.
Meski begitu, pemerintah telah memberi ruang melalui kebijakan jabatan tampungan (3T) bagi honorer yang jabatannya belum tersedia atau tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan.
Namun, jika kesempatan ini juga tidak dimanfaatkan, maka penyelesaian status honorer akan semakin sulit.
Terverifikasi Dewan Pers