IKNPOS.ID – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan Kementerian ATR/BPN diminta mengambil langkah tegas terhadap maraknya praktik spekulasi tanah di kawasan terdampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Permintaan itu datang dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kalti). Kukar sendiri adalah salah satu kabupaten penyangga IKN.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengaku khawatir atas masifnya transaksi jual beli tanah oleh spekulan di wilayah yang termasuk dalam delineasi IKN.
Ia menilai, aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan konflik pertanahan di kemudian hari, walaupun area yang diperjualbelikan relatif kecil.
“Spekulan tanah itu banyak. Karena ada transaksi kecil, misalnya 10×10 meter, yang seharusnya kita jaga demi kepentingan yang lebih besar,” ujar Aulia, Selasa, 5 Agustus 2025.
Enam Kecamatan di Kukar Masuk Delineasi IKN
Menurut Aulia, ada 6 kecamatan di Kukar yang masuk delineasi IKN. Meskipun wilayahnya cukup jauh dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), ia memprediksi dampak sosial akan semakin besar seiring pertumbuhan penduduk yang eksponensial.
Beberapa kecamatan seperti Samboja, Samboja Barat, Muara Jawa, serta sebagian wilayah Loa Janan dan Loa Kulu, kini berada dalam zona terdampak IKN.
Meski secara tata ruang masuk dalam wilayah IKN, pelayanan publik di wilayah tersebut masih menjadi tanggung jawab Pemkab Kukar.
Hal ini bisa menimbulkan tumpang tindih administrasi, terutama dalam urusan pertanahan. “Kami sudah bersurat ke OIKN, berkomunikasi, dan berharap ada solusi terbaik,” katanya.
OIKN Akui Penataan Batas Wilayah Masih Menghadapi Tantangan
Deputi Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbu Pati Tena, mengakui bahwa proses penataan batas wilayah dan pertanahan memang menghadapi tantangan.
OIKN terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan melakukan pelacakan batas di lapangan untuk memastikan pembangunan IKN berjalan inklusif.
“Kami sadar pembangunan IKN tidak boleh menjadi menara gading. Semua daerah mitra harus tumbuh bersama. Karena itu, kami selalu bekerja sama erat dengan pemda,” ujar Thomas.
