KPK Bongkar Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia, Dua Legislator Terseret
IKNPOS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap kasus besar yakni korupsi dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) dari Bank Indonesia. Dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikabarkan merupakan anggota legislatif.
“Sudah ada dua tersangka,” tegas Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Rabu 6 Agustus 2025. tanpa memerinci lebih jelas mengenai status kedua tersangka apakah dari DPR RI atau DPRD.
Related Post
KPK menduga ada penyimpangan serius dalam mekanisme penyaluran program CSR Bank Indonesia, yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Dugaan ini diperkuat dengan serangkaian penyelidikan dan penggeledahan di sejumlah titik strategis.
Hingga saat ini, KPK terus mendalami bukti-bukti serta keterlibatan pihak lain yang mungkin turut bermain dalam skema penyelewengan dana sosial tersebut.
Untuk memperkuat pembuktian, penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di Gedung Bank Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat pada 16 Desember 2024. Selain itu, kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga ikut digeledah pada 19 Desember 2024.
Langkah ini diambil setelah ditemukan indikasi bahwa beberapa dokumen penting terkait distribusi CSR mungkin tersimpan di kedua institusi tersebut.
Meski belum secara resmi ditetapkan sebagai tersangka, nama Heri Gunawan, anggota DPR RI, mulai mencuat setelah rumahnya ikut digeledah. Selain itu, anggota DPR lainnya, Satori, juga telah menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik.
Pemeriksaan ini dilakukan untuk menelusuri aliran dana, potensi konflik kepentingan, dan indikasi keterlibatan dalam proses pengalihan dana CSR untuk kepentingan yang tidak semestinya.
Dana CSR sejatinya dirancang untuk memberikan dampak sosial positif, terutama bagi sektor pendidikan, pemberdayaan UMKM, dan pembangunan ekonomi lokal. Dugaan korupsi ini bisa mencederai kredibilitas Bank Indonesia sekaligus menghambat distribusi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Terverifikasi Dewan Pers