IKNPOS.ID – Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali jadi sorotan, kali ini bukan soal progres fisik, melainkan tudingan miring tentang keberadaan praktik prostitusi di kawasan tersebut. Namun, isu tersebut langsung dibantah keras oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, yang menegaskan bahwa kabar tersebut tidak lagi relevan dan sudah usang.
Isu ini mencuat setelah laporan dari media lokal menyebut adanya aktivitas pekerja seks komersial (PSK) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), yang lokasinya berdekatan dengan IKN.
Disebutkan, dalam dua tahun terakhir telah ada 60-70 PSK yang terjaring razia dan menjalankan praktik melalui aplikasi pesan seperti MiChat atau secara langsung di lokasi tertentu, termasuk guest house di Desa Sukaraja dan Bumi Harapan.
Related Post
Namun, Basuki menegaskan bahwa informasi tersebut merupakan daur ulang dari kejadian lama, dan tidak mencerminkan kondisi saat ini.
Menurutnya, tidak ada aktivitas esek-esek di dalam kawasan IKN, dan lokasi yang dimaksud berada di luar zona utama pembangunan ibu kota negara.
“Itu informasi yang dulu. Sekarang sama sekali tidak ada. Jangan digeneralisasi seolah itu terjadi di IKN. Faktanya tidak,” tegas Basuki kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Selasa, 8 Juli 2025.
Basuki menjelaskan, lokasi yang disebut dalam pemberitaan berada di wilayah Kecamatan Sepaku, yang berjarak sekitar 3 kilometer dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Artinya, aktivitas tersebut bukan berada di dalam IKN seperti yang dibayangkan sebagian pihak.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan patroli gabungan bersama Polisi, Satpol PP, dan Deputi Pengendalian Pembangunan IKN. Dalam patroli tersebut, delapan warung yang terindikasi menjadi tempat prostitusi telah dibongkar dan ditutup.
“Deputi pengendalian pembangunan kami sendiri turun ke lapangan. Ada 8 warung yang kami selesaikan. Dan mereka tidak pindah tempat karena kami rutin lakukan patroli,” ujar Basuki.
Menanggapi kemungkinan adanya keterlibatan pekerja IKN dalam praktik tersebut, Basuki menegaskan bahwa ASN Otorita IKN tidak ada yang mengakses jasa prostitusi.
Terverifikasi Dewan Pers