IKNPOS.ID – Standar tinggi ditetapkan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam lanjutan pembangunan IKN. Seperti diketahui, saat ini pembangunan IKN sudah memasuki tahap dua.
Pada pembangunan tahap dua ini, pembangunan IKN terus bergerak ke fase-fase strategis dengan menekankan tidak hanya percepatan, tetapi juga kualitas, estetika, dan keberlanjutan.
Melalui Pre-Construction Meeting (PCM) terintegrasi untuk sejumlah paket utama, Otorita IKN menegaskan bahwa pembangunan fisik harus dibarengi dengan kedisiplinan, tata kelola yang baik, serta perhatian terhadap lingkungan dan lanskap.
Related Post
PCM ini bertujuan untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek memiliki pemahaman dan persepsi yang sama terkait rencana kerja, potensi tantangan, dan langkah-langkah mitigasi yang perlu dilakukan sebelum dimulainya pekerjaan di lapangan.
Hal ini diharapkan dapat menyelaraskan langkah seluruh pemangku kepentingan guna menjamin kelancaran pelaksanaan proyek sesuai dengan target dan timeline yang telah direncanakan.
Dua Paket Pekerjaan Utama
Terdapat dua paket pekerjaan utama yang menjadi fokus dalam PCM kali ini.
Paket pertama adalah Penataan Kawasan Sepaku, yang ruang lingkupnya meliputi pembangunan dua bangunan dan kawasan Pasar Sepaku, penataan koridor Sepaku sepanjang 1,5 km mulai dari SDN 004 Sepaku hingga SD IT Ma’arif, keduanya berada WP IKN Barat, serta pembangunan 10 pos pengamanan yang tersebar di seluruh wilayah deliniasi IKN.
Sementara itu, paket kedua adalah Penataan Kawasan Olahraga dan Ruang Terbuka Hijau, yang mencakup pembangunan nursery anggrek (orchid garden), rehabilitasi area glamping di KIPP 1A, pembangunan Pusat Riset Wanagama, serta pembangunan infrastruktur PSSI di KIPP 1B. Seluruh pekerjaan tersebut didanai melalui anggaran APBN Otorita IKN Tahun Anggaran 2025.
Dalam arahannya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, menegaskan pentingnya menjaga kebersihan, kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan, serta manajemen pelaksanaan konstruksi yang tertib.
Terverifikasi Dewan Pers