IKNPOS.ID – Rencana pemindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dari Jakarta terus dimatangkan.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian PANRB tengah membuat format baru terkait system pemindahan ASN ke IKN hingga akhir tahun ini.
Rencananya, terhitung Juli-November 2024 ini terdapat 11.274 ASN yang akan dipindahkan ke IKN.
Related Post
Terdapat lima kali tahap pemindahan ASN beserta kementerian dan instansi pemerintahan ke IKN. Pada tahap pertama tahun 2022-2024.
Tahap kedua yakni 2024-2029, tahap ketiga 2030-2034, keempat 2035-2039 dan tahap kelima yakni tahun 2040-2045.
Sesuai Surat Kementerian PAN-RB kepada Otorita IKN tentang penyampaian data sementara yang akan dipindahkan adalah 38 Kementerian/Lembaga menuju IKN.
Sementara untuk ASN yang berjumlah 11.274 orang akan dikoordinir oleh KemenPAN-RB dan Kementerian PPN/Bappenas.
MenPAN-RB, Abdullah Azwar mengungkapkan di tahap pertama ini terdapa 38 Kementerian/Lembaga yang dipindahkan ke Ibu Kota Baru.
Terdapat sedikitnya 179 eselon satu yang akan mengawali kinerjanya di IKN pada 2024 ini.
Berikut daftarnya.
- Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI
- Setjen DPD RI
- Setjen MPR RI
- Setjen Badan Pemeriksaan Keuangan RI
- Mahkamah Agung
- Kementerian Koordinator Maritim dan Ivestasi (Kemenko Marves)
- Komisi Yudisial
- Kemenko Bidang Perekonomian
- Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudyaan (Kemenko PMK)
- Kemenko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam)
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Pertahanan
- kementrian PUPR
- Kementerian Keuangan
- Kementeria Hukum Hak Asasi Manusia
- Kementerian Dalam Negeri
- Kemenpan RB
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappesnas)
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN)
- Kementeria Sekertarian Negara
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Kementerian ESDM
- Kementerian Perdagangan
- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
- Sekertariat Kabinet
- Badan Pangan Nasional
- Badan Intelijen Negara (BIN)
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
- Kantor Sekretariat Presiden
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Dewan Pertimbangan Presiden
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
- Kejaksaan
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Terverifikasi Dewan Pers