IKNPOS.ID – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal belajar dari Jakarta terkait bagaiamana pengelolaan sampah dan air.
Hal ini telah disepakati melalui nota kerja sama antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta dengan PT Bina Karya (Persero) selaku Badan Usaha Otorita IKN di Balairung, Balai Kota Jakarta pada Senin, 16 Juni 2025.
Penandatanganan nota kesepakatan ini disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dengan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.
Related Post
Basuki mengatakan, kunjungan Badan Usaha Otorita PT Bina Karya ke Pemprov DKI Jakarta pada tahap pertama bertujuan untuk berbagi pengalaman terkait berbagai aspek pembangunan infrastruktur di IKN.
Menurutnya, Badan Usaha Otorita PT Bina Karya akan belajar kepada BUMD-BUMD yang ada di DKI Jakarta mengenai pengelolaan infrastruktur, pengelolaan sampah, dan pengelolaan air.
“Semua itu tersedia di Jakarta. Ini akan menjadi training ground bagi Bina Karya sekaligus memperkuat kapasitasnya dalam pengelolaan infrastruktur di IKN,” ujar Basuki.
Sementara Pramono menyambut baik inisiatif kerja sama yang dilakukan antara PT Bina Karya (Persero) dengan tiga BUMD DKI Jakarta dan satu perangkat daerah, yaitu PT Transportasi Jakarta, PT Jakarta Propertindo, Perumda Pasar Jaya, serta Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.
“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan sepenuhnya untuk kelancaran dan keberlangsungan pembangunan di IKN,” kata Pramono.
Kerja sama ini dilakukan dalam rangka berbagi pengetahuan, khususnya di sektor transportasi, infrastruktur kota, pengelolaan pasar, dan pengelolaan sampah.
“Dan menggali berbagai potensi kerja sama lainnya yang dapat membawa manfaat bagi semua pihak,” ujar Pramono.
Pramono menyebut kerja sama ini sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terhadap pembangunan IKN.
Ia menekankan bahwa pengelolaan sampah menjadi salah satu aspek penting yang turut didukung agar permasalahan sampah di IKN dapat ditangani secara optimal.
Terverifikasi Dewan Pers