IKNPOS.ID – Kejaksaan Agung lagi serius banget membongkar kasus dugaan korupsi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek RI). Nilainya gak main-main: Rp9 Triliun lebih!
Ini terkait Program Digitalisasi Pendidikan tahun 2019 sampai 2022. Meskipun belum ada tersangka yang ditetapkan, tim penyidik terus “menguliti” satu per satu pejabat dan pihak swasta yang diduga terlibat. Bahkan, rumornya, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim bakal diperiksa!
Yang bikin suasana makin panas, kasus ini udah masuk tahap penyidikan, bukan lagi penyelidikan!
Related Post
Artinya, Kejagung sudah punya bukti awal yang kuat untuk mengusut tuntas siapa saja yang terlibat. Meskipun belum ada tersangka resmi yang diumumkan, ini cuma soal waktu sampai ada nama yang muncul.
5 Pejabat Kemendikbudristek Saksi Kunci
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menegaskan kalau pemeriksaan berbagai pihak yang diduga mengetahui Program Digitalisasi Pendidikan ini terus dilakukan. Gak cuma dari unsur pemerintah. Tapi juga dari swasta.
“Hari ini ada lima orang saksi yang diperiksa penyidik,” kata Febrie di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 3 Juni 2025.
Lima saksi yang diperiksa itu adalah figur-figur kunci di Kemendikbudristek selama periode korupsi ini diduga terjadi:
- STN: Sekretaris Direktorat Jenderal Paud, Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2019.
- HM: Plt. Direktur Jenderal Paud, Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2020.
- KHM: Wakil Ketua Tim Teknis Analisa Kebutuhan Alat Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Direktorat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2020.
- WH: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021.
- AB: Anggota Tim Teknis Analisa Kebutuhan Alat Pembelajaran TIK pada Direktorat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2020.
“Pemeriksaan ini untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi penyidikan terhadap perkara yang dimaksud,” imbuhnya.
Terverifikasi Dewan Pers