IKNPOS.ID – Sebagai upaya mendukung program nasional mewujudkan swasembada pangan, pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
“TNI dilibatkan bangun infrastruktur pertanian dan optimalisasi lahan tidur dukung program swasembada pangan nasional,” ujar Kepala Dinas Pertanian Kabupaten PPU, Andi Trasodiharto, Jumat, 2 Mei 2025.
Percepatan pembangunan infrastruktur pertanian yang dimaksud tersebut, antara lain pekerjaan konstruksi pertanian seperti pembangunan tanggul, pembersihan parit, hingga penggalian sedimen.
Related Post
Kolaborasi yang dilakukan untuk memperkuat sektor pertanian, yang fokus utama mendekatkan sumber air baku ke lahan pertanian melalui pembangunan infrastruktur irigasi.
Pembangunan Bendung Gerak Telake di perbatasan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser menjadi harapan sebagai sumber air utama untuk irigasi atau pengairan lahan pertanian.
Menurutnya, saat ini proyek bendung tersebut belum terealisasi, sehingga dituntut untuk mencari solusi mandiri dan selama ini pengairan lahan pertanian bergantung pada tadah hujan.
“Pembangunan irigasi lokal dapat mengurangi ketergantungan petani kepada tadah hujan dan bendung besar, ini jadi langkah konkret dalam wujudkan kemandirian pangan,” tambahnya.
Kemudian pengoptimalan lahan tidur yang dilakukan Pemerintah Kabupaten PPU dengan luas 5.896 hektare tersebar di tiga kecamatan dan 15 desa, dengan dukungan dana operasional Rp4,5 juta per hektare lahan tidur yang digarap.
“Dana operasional optimalisasi lahan tidur atau tidak produktif itu bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN),” ucapnya.
Dana yang dialokasikan untuk mendukung biaya pengerjaan lahan tidak produktif, seperti pembelian alat dan kebutuhan teknis lainnya.
“Penggarapan lahan tidur dimulai dari Kecamatan Babulu, kemudian berlanjut ke wilayah lainnya yang diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi pangan kabupaten dan memperkuat fondasi ekonomi lokal berbasis pertanian,” lanjutnya.
Terverifikasi Dewan Pers