IKNPOS.ID – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) masih mengevaluasi rencana pembangunan immersed tunnel atau tol bawah laut di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Proyek ini rencananya akan dibiayai melalui investasi dari Korea Selatan.
“Masih dievaluasi. Kami kejar dulu jalan-jalan tol yang ada,” ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputera, di sela acara Market Sounding KPBU IKN
Related Post
Tol Bawah Laut Pertama di Indonesia
Tol bawah laut ini merupakan bagian dari jalan tol akses IKN yang akan menghubungkan Balikpapan ke IKN.
Total panjang jalan tol akses ini mencapai 47 kilometer, dengan jalur utama dari Bandara Sepinggan Balikpapan menuju ibu kota baru, yang diperkirakan bisa ditempuh dalam waktu sekitar 30 menit.
Jika proyek ini terealisasi, maka tol bawah laut di IKN akan menjadi yang pertama di Indonesia.
Melibatkan Pakar Internasional
Direktur Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga Kementerian PU, Wida Nurfaida, sebelumnya menyatakan bahwa desain tol bawah laut ini akan melibatkan konsultan dan pakar internasional.
Langkah ini diperlukan mengingat proyek ini merupakan infrastruktur baru bagi Indonesia yang membutuhkan keahlian teknis tinggi.
“Perkiraan biaya untuk penyelesaian immersed tunnel kurang lebih sekitar Rp 11 triliun atau US$ 682 juta,” ujar Wida dalam acara Indonesia-Korea Technical Exchange Seminar & Business Networking 2024 yang disiarkan langsung di kanal YouTube Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Rabu, 7 Agustus 2024.
Proyek Infrastruktur Strategis
Jika pembangunan tol bawah laut ini terlaksana, proyek ini diharapkan dapat:
- Mempercepat akses transportasi antara Balikpapan dan IKN
- Menjadi ikon infrastruktur modern pertama di Indonesia
- Mengurangi ketergantungan pada kapal feri dan jembatan untuk akses ke IKN
- Meningkatkan konektivitas dan investasi di ibu kota baru
Namun, pemerintah tetap memprioritaskan pembangunan jalan tol utama terlebih dahulu sebelum melanjutkan proyek tol bawah laut ini.
Keputusan final mengenai kelanjutan proyek ini masih menunggu hasil evaluasi yang sedang dilakukan oleh Kementerian PU
Terverifikasi Dewan Pers