IKNPOS.ID – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 18 Februari 2025 siang.
AHY menyebut kehadirannya di Istana selain untuk makan siang juga dalam rangka menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Prabowo.
Pembahasan Infrastruktur dan Koordinasi Kementerian
Related Post
AHY mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut akan dibahas berbagai isu strategis terkait infrastruktur nasional.
Ia menegaskan bahwa dirinya berperan sebagai penghubung untuk memastikan koordinasi antara kementerian terkait berjalan dengan optimal.
“Ya, saya dapat undangan dari Presiden untuk hadir makan siang sekaligus ratas. Tentu saya ingin menjembatani dan mengkoordinasikan lima kementerian serta lembaga-lembaga lain yang terkait dengan pembangunan infrastruktur,” ujar AHY.
Dalam pertemuan ini, Prabowo juga mengundang beberapa menteri yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Mereka adalah:
- Menteri Transmigrasi Iftitah
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nusron Wahid
- Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi
- Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo
- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait
Apakah IKN Ikut Dibahas?
Ketika ditanya apakah ratas ini akan membahas perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), AHY tidak memberikan jawaban spesifik, tetapi menegaskan bahwa berbagai isu terkait infrastruktur akan masuk dalam pembahasan.
“Ya, tentu kita akan membahas berbagai isu yang terkait, ya, apa pun itu,” ucap AHY singkat.
Menhub Dudy Purwaghandi: Bahas Arus Mudik?
Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi yang turut hadir dalam ratas juga mengonfirmasi kehadirannya untuk pertemuan terbatas dengan Prabowo.
Ia menuturkan bahwa selain membahas infrastruktur, kemungkinan juga akan ada pembicaraan terkait persiapan arus mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H.
“Lunch meeting sih,” kata Dudy saat ditanya mengenai agenda pertemuan.
Terverifikasi Dewan Pers