IKNPOS.ID – Isu kocok ulang Kabinet Merah Putih mengemuka menjelang 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto.
Meskipun tak menyebut akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet namun Prabowo Subinato sudah menebar ancaman akan menyingkirkan para pembantunya yang dinilai tak bekerja untuk rakyat. Prabowo juga akan menindak tegas mereka yang bandel dan dablek.
Ancaman tegas itu disampaikan Prabowo usai menghadiri Harlah ke 102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 5 Februari 2024.
Related Post
Prabowo mengatakan, rakyat menuntut agar pemerintah bersih, karena itu pihaknya akan menegakkan sesuai yang dikehendaki rakyat.
“Begini kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar, jadi saya ingin tegakkan itu,” kata Prabowo kepada awak media.
“Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” tegas Prabowo.
Tidak hanya itu, saat memberikan sambutan pada Harlah NU, Prabowo mengatakan, bakal menindak para pejabat negara yang tak mau bersih.
Ia menegaskan, bahwa pemerintahannya kini telah berjalan lebih dari 100 hari kerja, sehingga perlu keberanian untuk membangun pemerintahan yang bebas dari penyelewengan dan korupsi.
“Sekarang pun saudara-saudara kita harus berani, kita harus berani. Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan dalam Kabinet Merah Putih, saya mengajak mereka kita harus berani, berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Itu tekad kami,” katanya disambut tepuk riuh para peserta.
Prabowo mengakui bahwa saat ini ada beberapa perlawanan yang mengendurkan semangatnya bersama Kabinet Merah Putih dalam mengusahakan terwujudnya cita-cita baik dalam berbangsa dan bernegara.
“Kami akan terus dan kami mengerti, kami tahu. Ada perlawanan-perlawanan tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adà untuk bangsa dan rakyat Indonesia, kami tidak akan ragu-ragu,” katanya.
Terverifikasi Dewan Pers