Pemakzulan Sara Duterte: Parlemen Filipina Mengambil Langkah Berani

IKNPOS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Filipina telah resmi memulai proses pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Sara Duterte. Ini setelah lebih dari 200 anggota menyatakan dukungan terhadap mosi pemakzulan yang diajukan.

Pada sesi paripurna yang berlangsung pada hari Rabu, 5 Februari 2025, Sekretaris Jenderal DPR, Reginald Velasco, mengonfirmasi setidaknya 215 dari total 318 anggota DPR telah memberikan suara untuk mendukung tindakan tersebut.

Angka ini menunjukkan dukungan yang signifikan dan melebihi ambang batas sepertiga yang diperlukan untuk membahas usulan pemakzulan di parlemen.

Ketua fraksi mayoritas, Mannix Dalipe, menjelaskan bahwa pengesahan mosi pemakzulan ini menunjukkan konsolidasi dukungan dari anggota DPR, yang berkomitmen untuk mengevaluasi posisi Wakil Presiden.

Karena itu, Ketua DPR Filipina, Martin Romualdez, mengetuk palu dan mengesahkan langkah pemakzulan itu. Selanjutnya, proses pemakzulan akan berlanjut ke Senat Filipina, di mana para senator akan berperan sebagai pengadil yang akan menentukan apakah Duterte layak dilucutkan dari jabatannya.

Mosi pemakzulan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari dua pertiga anggota Senat untuk dapat diterima. Sebagai bagian dari proses ini, DPR Filipina juga telah menunjuk sebelas anggota sebagai jaksa penuntut untuk membela usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden dalam sidang yang akan berlangsung di Senat.

Pemakzulan Sara Duterte didasari oleh enam tuduhan serius yang berkaitan dengan pelanggaran konstitusi, pelanggaran UU anti-suap, dan tindak korupsi. Salah satu tuduhan terbesar adalah keterlibatannya dalam konspirasi untuk membunuh Presiden Ferdinand R. Marcos Jr., Ibu Negara Liza Araneta Marcos, dan Ketua DPR, Martin Romualdez. Tuduhan ini muncul berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh komisi legislatif.

Tuduhan lain mencakup penyalahgunaan dana publik, di mana Wakil Presiden yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan itu dituduh telah menggunakan anggaran kementerian secara tidak sah.