IKNPOS.ID – Polemik pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali mencuat setelah sejumlah tokoh nasional menyampaikan kritik tajam terhadap proyek ambisius tersebut.
Dua di antaranya adalah ekonom Didik Rachbini dan tokoh bisnis Dahlan Iskan yang menyoroti potensi pemborosan anggaran hingga ketidakjelasan manfaat jangka panjang.
IKN Dinilai Berisiko Mangkrak
Didik Rachbini menilai pembangunan IKN berpotensi menjadi beban negara jika tidak segera dimanfaatkan secara optimal.
Ia menyebut proyek ini sebagai keputusan politik yang tergesa-gesa dan kurang matang dalam perencanaan.
Menurutnya, kritik dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi hingga masyarakat, selama ini belum direspons secara serius.
Bahkan, ia menilai pemerintah tetap melanjutkan proyek meski banyak masukan yang menilai pembangunan IKN tidak layak.
Namun, Didik juga menawarkan solusi agar aset yang sudah terbangun tidak terbengkalai. Salah satunya dengan menghadirkan pusat pendidikan tinggi di kawasan IKN.
Ia mengusulkan agar kampus-kampus besar seperti Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, dan Institut Teknologi Bandung membuka cabang atau kelas jauh di sana.
Dengan skema tersebut, diperkirakan bisa tercipta hingga 50 ribu mahasiswa setiap tahun. Dalam waktu empat tahun, jumlah populasi baru bisa mencapai 200 ribu orang yang berpotensi menghidupkan ekonomi lokal.
Efek Berganda untuk Ekonomi Lokal
Didik menilai kehadiran mahasiswa akan menciptakan efek berganda (multiplier effect), mulai dari sektor kuliner, transportasi, hingga hunian mahasiswa.
Selain itu, ekosistem pendidikan juga bisa berkembang menjadi pusat riset dan inovasi, bahkan menarik sektor industri dan swasta untuk berinvestasi.
“Ini cara cepat dan relatif murah untuk menghidupkan IKN dibandingkan program lain seperti transmigrasi,” ujarnya.
Pertanyakan Efektivitas Investasi
Sementara itu, Dahlan Iskan menyoroti pembangunan IKN dari sisi efisiensi ekonomi. Ia mengungkapkan bahwa proyek yang telah menghabiskan ratusan triliun rupiah tersebut belum memberikan hasil nyata.
Menurutnya, hal ini berkaitan dengan prinsip Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yang mengukur seberapa efektif investasi menghasilkan output. Dalam kasus IKN, ia menilai rasio tersebut masih sangat buruk.
“Sudah keluar ratusan triliun, tapi apa yang didapat? Belum ada,” kritik Dahlan.
Ia juga menyoroti pembangunan bandara VVIP di IKN yang dinilai belum mendesak, mengingat akses dari Bandara Sepinggan ke lokasi IKN masih tergolong dekat.
Sebagai solusi, Dahlan mengusulkan agar bandara di IKN dialihfungsikan menjadi pangkalan militer.
Ia menyebut langkah ini bisa memberikan nilai tambah ekonomi, sekaligus memanfaatkan aset yang sudah terlanjur dibangun.
Selain itu, ia membandingkan dengan proyek lain seperti Bandara Kertajati dan infrastruktur di daerah lain yang juga dinilai belum optimal pemanfaatannya.
Baik Didik Rachbini maupun Dahlan Iskan sepakat bahwa aset besar di IKN harus segera dimanfaatkan agar tidak menjadi proyek mangkrak.
Dibutuhkan kebijakan inovatif dan langkah cepat dari pemerintah untuk menciptakan aktivitas ekonomi dan menarik populasi ke kawasan tersebut.
Dengan berbagai kritik dan masukan ini, masa depan IKN kini menjadi sorotan. Pemerintah diharapkan mampu menemukan solusi konkret agar investasi besar tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
