IKNPOS.ID – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, saat ini ada lebih dari 11.000 calon siswa yang mendaftar di SMA Kemala Taruna Bhayangkara.
SMA Kemala Taruna Bhayangkara merupakan salah satu Program Sekolah Unggulan yang diinisiasi institusi Polri.
“SMA Kemala Taruna Bhayangkara juga menjadi salah satu Program Sekolah Unggulan Presiden Prabowo. Harapannya sebagian siswa punya minat menjadi anggota Polri,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit saat menerima tokoh pers nasional Dahlan Iskan dan pimpinan Disway National Network (DNN) di ruang jamuan utama Mabes Polri, Jumat 24 Januari 2025.
Sekolah ini berada di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Kapolri sendiri yang menjadi pembina sekolah tersebut.
Related Post
Data 11.000 lebih calon siswa itu diperoleh dari hasil pembukaan Pendaftaran Peserta Didik Baru pada 27 Desember 2024 hingga 22 Januari 2025.
Siswa yang bersekolah di SMA Kemala Taruna Bhayangkara tidak dipungut biaya apapun alias gratis.
Dan pembukaan PPDB 2025/2026 SMA Kemala Taruna Bhayangkara merupakan angkatan pertama.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo menambahkan, sementara para siswa yang lolos masih dititipkan di sekolah terdekat karena pembangunam gedung SMA Kemala Taruna Bhayangkara masih dalam proses pembangunan.
“Proses pembangunan gedung SMA Kemala Taruna Bhayangkara lebih kurang memakan waktu satu tahun,” ungkap Listyo Sigit.
Sementara itu Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri Komjen Pol Dedy Prasetyo mengungkapkan, kurikulum sekolah tersebut berbasis international baccalaureate (IB) maupun kurikulum nasional.
Konsep kurikulum IB bertujuan untuk mengembangkan kemampuan inkuiri, kepedulian dan berpengetahuan para siswa.
“SMA Kemala Taruna Bhayangkara menerangi kan kurikulum International Baccalaureate (IB) dan nasional,” ucap Komjen Pol Dedi Prasetyo.
Polri Ikut Dukung Program MBG
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri Listyo Sigit kepada Dahlan Iskan menyebutkan bahwa Polri juga ikut mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program kerja Presiden Prabowo.
Terverifikasi Dewan Pers