IKNPOS.ID – Tekanan bagi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Paser semakin besar seiring hadirnya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Letak geografis Kabupaten Paser yang berdekatan dengan IKN memberikan tantangan sekaligus peluang bagi daerah ini untuk menciptakan kemandirian pangan demi mendukung stabilitas harga dan suplai kebutuhan pokok.
Sebagai jalur distribusi utama dari Balikpapan maupun Surabaya yang bermuara ke IKN, Kabupaten Paser dituntut untuk memastikan ketahanan pangan di daerahnya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Paser, Adi Maulana, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah diarahkan oleh Bupati Paser untuk memperkuat kemandirian pangan.
“Bupati mengarahkan untuk bisa menciptakan kemandirian pangan,” ujar Adi Maulana dikutip dari Nomorsatukaltim, Seni 20 Januari 2025.
Untuk itu, TPID Kabupaten Paser turun langsung mengelola distribusi pangan yang selama ini bergantung pada pihak ketiga.
Salah satu langkah nyata adalah memanfaatkan perusahaan daerah (Perusda) untuk mengolah padi menjadi beras, yang sebelumnya dilakukan oleh tengkulak.
“Perusda juga bekerja sama dengan para pengurus desa,” tambahnya, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat desa.
Selain fokus pada beras, Kabupaten Paser juga mengembangkan sektor peternakan ayam petelur dan pedaging.
Salah satu fasilitas peternakan ayam telah beroperasi di daerah Petangis dengan kapasitas hingga 30 ribu ekor ayam.
“Sekarang sudah ada yang beroperasi yaitu di daerah Petangis. Itu upaya kami agar tidak lagi mendatangkan telur ayam dari luar,” jelas Adi.
Kabupaten Paser juga memanfaatkan potensi kelapa sawit untuk memproduksi minyak goreng.
Pabrik pengolahan minyak goreng ini dibiayai langsung oleh Pemerintah Kabupaten Paser, sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk luar daerah.
Upaya lain yang dilakukan adalah melalui program Paser Berbuah. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan produksi buah lokal guna memenuhi kebutuhan masyarakat setempat tanpa harus bergantung pada pasokan dari luar wilayah.
