IKNPOS.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur mencatatkan kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 1,93 persen pada Desember 2024, mencapai angka 145,35.
Kenaikan ini menjadi kabar baik bagi petani, mencerminkan peningkatan daya beli mereka.
Kepala BPS Kaltim, Yusniar Juliana, mengungkapkan bahwa kenaikan tersebut didorong oleh peningkatan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 2,35 persen, sedangkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) hanya naik tipis 0,41 persen.
Related Post
“Kenaikan NTP menunjukkan bahwa daya beli petani meningkat. Mereka memperoleh hasil yang lebih baik dalam usahanya meskipun terjadi kenaikan kecil pada indeks harga yang mereka bayarkan,” jelas Yusniar dalam keterangannya, Kamis 9 Januari 2025.
Subsektor perkebunan rakyat mencatatkan kinerja terbaik, dengan apresiasi 3,26 persen pada NTP dan mencatatkan angka tertinggi dibanding subsektor lainnya.
Hortikultura menyusul dengan pertumbuhan 2,06 persen, sementara subsektor peternakan naik 0,74 persen.
Namun, tidak semua subsektor menunjukkan kinerja positif. Tanaman pangan dan perikanan masing-masing mencatatkan penurunan 0,81 persen dan 0,39 persen.
“Hal serupa juga terlihat pada Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP), di mana subsektor perkebunan rakyat mengalami kenaikan tertinggi sebesar 3,67 persen, diikuti hortikultura sebesar 2,60 persen, dan peternakan sebesar 1,10 persen,” tambah Yusniar.
Sebaliknya, NTUP subsektor tanaman pangan dan perikanan mengalami penurunan sebesar 0,35 persen dan 0,03 persen.
Faktor Kenaikan NTP
Harga produk pertanian di tingkat petani yang meningkat, disertai kenaikan biaya konsumsi rumah tangga dan biaya produksi yang relatif kecil (0,41 persen), menjadi faktor utama di balik kenaikan NTP.
“Secara tahunan, NTP Desember 2024 menunjukkan peningkatan sebesar 11,23 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya,” ungkap Yusniar.
Kenaikan NTP di Kalimantan Timur diharapkan menjadi motivasi bagi petani untuk terus meningkatkan produksi dan kualitas produk mereka.
Terverifikasi Dewan Pers