IKNPOS.ID – Staf Khusus Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, menegaskan bahwa Presiden Terpilih Prabowo Subianto memastikan pemindahan ibu kota negara ke IKN berjalan sesuai visi besar pemerintah.
“Pemindahan ibu kota menjadi langkah strategis untuk mengatasi berbagai tantangan ini,” ujar Troy Pantouw dalam keterangan resmi.
Menurut Troy, komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan pembangunan IKN mencerminkan upaya menghadirkan masa depan Indonesia yang lebih baik.
Langkah ini, lanjutnya, sekaligus menjadi jawaban atas tantangan lingkungan, sembari membangun ekosistem pemerintahan yang modern dan inklusif.
Troy menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur pemerintahan di IKN menjadi perhatian utama dalam tahapan pemindahan ini.
Dalam hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mendapat instruksi langsung dari Prabowo Subianto untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur eksekutif, legislatif, dan yudikatif beserta ekosistem pendukungnya pada tahun 2028.
“Saat ini, fokus utama diarahkan pada pembangunan infrastruktur eksekutif, yang ditargetkan rampung pada akhir 2024,” jelas Troy.
Troy menambahkan bahwa hunian dan fasilitas pendukung lainnya juga tengah disiapkan untuk mendukung pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai 2025.
Hal ini penting untuk memastikan proses transisi berjalan lancar dan para ASN dapat beradaptasi di lokasi baru dengan fasilitas yang memadai.
“Prabowo menargetkan untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028, sebagai penanda kesiapan IKN beroperasi sebagai ibu kota yang fungsional,” tuturnya.
Lebih lanjut, Troy menyebut bahwa proses pemindahan ibu kota ini direncanakan selesai sepenuhnya menjelang Pemilu 2029.
Momen tersebut akan ditandai dengan pelantikan pejabat negara di IKN, sebagai simbol kesiapan Ibu Kota Nusantara menjadi pusat pemerintahan Indonesia.
Komitmen Prabowo dalam menyukseskan pembangunan IKN mencerminkan langkah strategis pemerintah dalam menjawab tantangan pembangunan infrastruktur nasional.
Terverifikasi Dewan Pers