IKNPOS.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersiap meluncurkan uji coba program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.
Program ini akan dimulai pada minggu pertama Desember 2024 dengan memilih tiga daerah percontohan, yakni Kota Samarinda, Balikpapan, dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menyampaikan bahwa program ini akan memprioritaskan siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah luar biasa (SLB), termasuk di sekolah negeri maupun swasta.
Related Post
“Kalau bisa di minggu awal Desember kita mulai laksanakan, Insyaa Allah,” ujar Akmal.
Menurut Akmal, tiga daerah tersebut dipilih karena jumlah penduduknya yang cukup tinggi, sehingga dianggap representatif untuk uji coba program ini.
Detail Pelaksanaan Program
Program makan bergizi gratis ini akan difokuskan pada tiga sekolah di setiap daerah, mencakup satu SD negeri, satu SD swasta, dan satu SLB.
Meski belum ada anggaran yang pasti, Akmal menegaskan pentingnya memulai langkah awal sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap program nasional ini.
“Saya sudah meminta Dinas Pendidikan untuk mengakomodasi sekolah negeri dan swasta dalam uji coba ini,” jelas Akmal.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Surasa, menyebutkan bahwa pendanaan program ini masih dalam tahap pembahasan.
“Dananya bisa jadi berasal dari APBN atau APBD. Namun, sumber anggarannya masih didiskusikan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masing-masing kabupaten/kota,” terang Surasa.
Langkah Awal untuk Generasi Emas
Program makan bergizi gratis di Kaltim menjadi langkah awal dalam mendorong pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur.
Meski menghadapi tantangan dalam hal pendanaan dan logistik, program ini diharapkan mampu menjadi titik awal menuju generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
Apakah uji coba di tiga daerah ini akan berhasil? Semua mata kini tertuju pada pelaksanaan awal Desember mendatang.
Terverifikasi Dewan Pers