Menteri Ara Minta BPKP Audit FLPP, Banyak yang Gak Tepat Sasaran?

IKNPOS.ID – Rencana pemerintah untuk meningkatkan target penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2025 menjadi 800.000 unit rumah subsidi menimbulkan pertanyaan terkait transparansi dan efektivitas pelaksanaannya.

Untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan terhindar dari penyalahgunaan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengajukan audit pelaksanaan penyaluran FLPP kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Langkah ini diambil untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mengoptimalkan distribusi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kepercayaan Masyarakat Diuji

Dalam pertemuan dengan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, yang berlangsung pada Selasa malam (28/11/2024), Menteri Ara menegaskan pentingnya audit terhadap penyaluran FLPP, khususnya yang dilaksanakan oleh PT Bank Tabungan Negara (BTN), sebagai bank penyalur utama.

“Saya ingin semua FLPP yang dilaksanakan diaudit, terutama yang disalurkan oleh BTN. Saya minta kepada BPKP untuk segera melaksanakan audit ini. Hal ini untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keberhasilan dan kredibilitas program ini,” ujar Ara.

Audit ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai ketepatan sasaran penerima FLPP. Salah satu fokus utama audit adalah memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar menggunakan rumah yang dibeli dengan program KPR subsidi ini dan bukan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak.

Peningkatan Target FLPP: Ambisi atau Tantangan?

Kementerian PKP berencana untuk meningkatkan alokasi penyaluran FLPP menjadi 800.000 unit pada tahun 2025, lebih dari empat kali lipat dari target 200.000 unit pada tahun 2024.