IKNPOS.ID – Kemiskinan bisa memberikan dampak yang luas bagi masyarakat. Bukan hanya akan memunculkan masalah sosial ekonomi semata, tetapi dengan meningkatnya angka kemiskinan di suatu daerah, bisa menimbulkan konflik dan gesekan di tengah–tengah masyarakat.
Salah satu daerah yang berjuang untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem adalah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim). Seperti diketahui, Kabupaten PPU saat ini berstatus sebagai serambi Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dinas Sosial (Dinsos) PPU sendiri telah mencanangkan angka kemiskinan ekstrem menjadi zero persen pada akhir tahun 2024 ini. Untuk bisa mewujudkan target itu, sejumlah upaya telah dilakukan Dinsos PPU, sesuai dengan visi dan misi yang mereka canangkan sebelumnya.
Related Post
Menurut Sekretaris Dinsos PPU, Evi Viola Violeta, visi yang diusung pihaknya adalah terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial.
“Adapun untuk mencapai visi itu, kami mengupayakan peningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Yang kedua, menyelenggarakan administrasi pelayanan Kesos yang baik, transparan, dan akuntabel. Dan yang ketiga, meningkatkan pelayanan masyarakat lembaga Kesejahteraan Sosial,” jelas Evi, beberapa waktu lalu.
Dinsos PPU juga melakukan pemberdayaan sosial dan menangani masalah kemiskinan. Lalu, berupaya meningkatkan harkat dan jaminan sosial, serta meningkatkan partisipasi masyarakat kepedulian sosial dan kemitraan dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Evi juga menjelaskan, jika berbicara soal kemiskinan ekstrem, maka pijakannya adalah instruksi dari presiden. “Instruksinya ada edaran dari presiden, bahwa di tahun 2024 ini tercapai zero kemiskinan ekstrem. Bukan berarti kita keluar dari kemiskinan ya, tapi kemiskinan ekstrem,” lanjutnya.
“Salah satu indikatornya adalah mereka yang penghasilannya itu sekitar Rp11 ribu per hari. Jadi, harapan kita itu di tahun 2024 ini adalah zero,” tambah Evi.
Terverifikasi Dewan Pers