IKNPOS.ID – Pemanasan global yang melanda dunia membuat lapisan es di kutub utara mencair. Imbasnya, permukaan laut mengalami kenaikan yang mengakibatkan banjir rob di sejumlah wilayah.
Salah satu wilayah pesisir di Indonesia yang rentan terdampak banjir rob adalah Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim). Kecamatan Penajam adalah satu dari empat kecamatan yang berada di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sebanyak enam Rukun Tetangga (RT) di wilayah pesisir Kecamatan Penajam yang paling rentan terdampak banjir rob, di Kelurahan Tanjung Tengah, Saloloang dan Kelurahan Pejala
Related Post
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten PPU telah melakukan mitigasi atau upaya mengurangi dampak banjir rob akibat kenaikan permukaan air laut di wilayah pesisir di daerah yang dikenal Benuo Taka itu.
“Kami lakukan langkah kurangi dampak banjir rob di pesisir, karena pasang air laut tinggi hingga rendam wilayah permukiman warga,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten PPU, Muhammad Sukadi Kuncoro di Penajam, Senin 18 November 2024.
Menurut dia, langkah yang dilakukan antara lain mengeluarkan peringatan dini kepada masyarakat dan melakukan normalisasi saluran air di wilayah pesisir, serta sejumlah upaya lainnya.
Dengan intensitas hujan yang cukup tinggi mengguyur Kabupaten PPU, pasang air laut menjadi lebih tinggi dan menggenangi daratan, bahkan meluap hingga ke permukiman warga
“Kendati bakau sudah ditanam di pesisir sebagai pelindung alami gelombang laut, tapi warga harus tetap waspada dengan banjir rob. Fenomena banjir rob berpotensi timbulkan kerugian ekonomi bagi warga terdampak,” tambahnya.
BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara telah melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap daerah rawan banjir rob sebagai langkah melakukan mitigasi.
“Terdata ribuan jiwa potensi terkena dampak banjir rob di wilayah pesisir itu. Selain merendam pemukiman warga, banjir rob juga berpotensi merusak infrastruktur, lahan pertanian, dan mengancam mata pencaharian warga pesisir,” lanjut Kuncoro.
Terverifikasi Dewan Pers