IKNPOS.ID – Debat ketiga Pilgub Jakarta 2024 yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu malam 17 November 2024.
Ya, debat ketiga itu menyajikan perdebatan sengit antara calon gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK), dan calon gubernur nomor urut 3, Pramono Anung.
Tema debat kali ini berfokus pada lingkungan perkotaan dan perubahan iklim, dengan subtema seperti penanganan banjir, tata ruang, dan polusi udara.
Pemindahan Balai Kota Jadi Sorotan
Perdebatan bermula saat Pramono mempertanyakan rencana Ridwan Kamil terkait pemindahan Balai Kota Jakarta ke wilayah Jakarta Utara.
Pramono mengaitkan rencana tersebut dengan wacana sebelumnya saat RK menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, yang sempat berencana memindahkan pusat pemerintahan dari Gedung Sate ke Tegalluar, namun tidak terealisasi.
“Apakah ini serius untuk mau dipindahkan? Karena Jakarta bukan ibu kota lagi, banyak gedung-gedung yang menjadi kewenangan Pemprov Jakarta di pusat kota. Apakah ini juga bagian dari imajinasi pasangan nomor 1?” tanya Pramono.
Ridwan Kamil Tegaskan Keadilan Tata Ruang
Menanggapi pertanyaan Pramono, Ridwan Kamil menegaskan bahwa pemindahan Balai Kota adalah bagian dari upaya menciptakan keadilan tata ruang di Jakarta.
Ia mencontohkan rencana pemindahan Gedung Sate saat dirinya menjabat di Jawa Barat, yang didasarkan pada kebutuhan untuk mengurangi beban kota Bandung.
“Di Jawa Barat, Bandung sudah jadi kota wisata dan pusat pemerintahan. Kemacetan terjadi di mana-mana. Maka wacana pemindahan muncul untuk menyesuaikan fungsi kota,” ujar RK.
RK juga menekankan bahwa gagasan besar, seperti pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, juga bermula dari imajinasi.
“Jakarta sama seperti IKN. Dulu IKN datang dari imajinasi, sekarang menjadi realitas. Gagasan besar ini harus diwujudkan melalui dialog dengan para pemangku kepentingan,” tambahnya.
Alasan Pemilihan Jakarta Utara
RK menjelaskan bahwa pemindahan Balai Kota ke Jakarta Utara dipilih berdasarkan potensi akses yang lebih baik.
Ia menyebutkan kawasan seperti Ancol, yang memiliki hak membangun hingga 200 hektare, sebagai contoh peluang pengembangan.
