IKNPOS.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan sedang menyusun paket wisata Bali-Balikpapan-Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai upaya memperkenalkan destinasi di Kalimantan Timur sambil menunggu perkembangan pembangunan IKN di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam rangkaian paket wisata ini, Pemkot Balikpapan menggandeng Pemerintah Provinsi Bali dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
“Kami terus lakukan koordinasi dengan OIKN dan Pemprov Bali untuk merealisasikan paket perjalanan wisata tersebut,” ungkap Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (DPOP) Kota Balikpapan, Cokorda Ratih Kusuma.
Related Post
Destinasi Wisata di Paket Bali-Balikpapan-IKN
Rangkaian paket wisata ini menawarkan kunjungan ke beberapa destinasi unggulan di Balikpapan dan IKN.
Turis akan diajak menyusuri Teluk Balikpapan dengan kapal pinisi, mengunjungi kawasan mangrove, menjelajah Hutan Lindung Sungai Wain, dan menikmati pengalaman glamping di Forest City IKN.
Jika terlaksana, paket ini diproyeksikan mampu menarik sekitar 10 ribu turis dari 100 ribu pengunjung yang setiap hari berwisata ke Bali.
“Dengan adanya paket wisata Bali-Balikpapan-IKN, kami harap sektor pariwisata di Balikpapan dapat berkembang pesat,” ujar Ratih.
Menyiapkan Balikpapan Sebagai Beranda IKN
Ratih menyampaikan bahwa Pemkot Balikpapan tengah mempersiapkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif agar kota ini siap menjadi “beranda” dari Ibu Kota Nusantara.
Kendati pembangunan IKN masih berlangsung dan agenda besar di IKN belum ditetapkan, Pemkot Balikpapan optimis akan manfaat ekonomi dari IKN untuk pariwisata lokal.
“Pemerintah kota tetap siapkan pariwisata dan jalin kerja sama dengan daerah lain untuk menciptakan paket perjalanan wisata,” jelasnya.
Menanti Kebijakan Baru Pemerintah Pusat
Selain menyusun paket wisata, Pemkot Balikpapan juga menunggu arahan dari pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Salah satu perubahan besar adalah pemisahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang sebelumnya berada dalam satu nomenklatur “parekraf.”
Terverifikasi Dewan Pers