IKNPOS.ID – Pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto tidak ingin uang negara digunakan untuk membangun IKN (Ibu Kota Nusantara) saja. Prioritas utama adalah Indonesia swasembada pangan.
Kebijakan ini tentu saja berpengaruh pada lambannya pembangunan di IKN. Meski begitu, hal tersebut dinilai tidak berpengaruh. Sebab, Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki potensi ekonomi yang besar.
“Pemerintah Kaltim bisa melakukan tata kelola APBD yang berbeda dan berani. Dengan APBD kita yang mencapai Rp25 triliun, jika tata kelolanya baik, pasti bisa sejahtera,” ujar pengamat ekonomi pembangunan dari Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo, pada Sabtu, 2 November 2024.
Dia mencontohkan alokasi APBD seharusnya diprioritaskan untuk kepentingan publik. Seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, ekonomi dan pariwisata.
Menurut Purwadi, pola alokasi APBD mesti mengutamakan kepentingan masyarakat, seperti pendidikan 20 persen, pertanian 10 persen, ekonomi kreatif dan wisata 10 persen.
Sisanya untuk infrastruktur, kesehatan, pemberdayaan sosial, hingga belanja operasional pemerintah. “Saat ini, penggunaan APBD tidak terpola dengan baik,” imbuhnya.
Dia menyoroti APBD agar tidak banyak digunakan untuk alokasi belanja operasional pemerintahan, dan mesti diperbesar pada porsi kepentingan publik.
Sehingga hal tersebut menggambarkan sistem tata kelola pemerintah yang sehat. Dikatakan, Kalimantan Timur akan terus berkembang jika tata kelola pemerintahannya baik. Terlebih sejak ada pembangunan di IKN.
