IKNPOS.ID – Pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) akan membuat perubahan besar di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim).
Terutama terhadap perilaku pasar di wilayah itu. PPU diprediksi akan kedatangan jutaan pendatang yang berasal dari berbagai kota besar.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di PPU pun bersiap menghadapi perubahan perilaku pasar yang lebih mengedepankan transaksi digital.
Related Post
“Kami juga memperhatikan perubahan perilaku pasar, terutama dengan kedatangan jutaan orang ke PPU dengan hadirnya IKN,” kata Kepala Dinas KUKM Perindag PPU, Margono Hadi Sutanto, pada Senin, 21 Oktober 2024.
Ia menjelaskan bahwa para pendatang tersebut sudah terbiasa dengan ekosistem digital, terutama dalam hal transaksi, yang saat ini banyak digunakan di kota-kota besar.
“Mereka membawa kebiasaan dari kota besar yang lebih familiar dengan transaksi digital,” jelasnya.
Artinya, pelaku UMKM lokal harus mampu menyesuaikan diri dengan tren baru ini agar tidak tertinggal dalam persaingan.
Perubahan perilaku ini mencakup penggunaan metode pembayaran digital seperti QRIS, transaksi nontunai, dan platform e-commerce yang semakin menjadi standar di berbagai sektor bisnis.
Margono juga enjelaskan pentingnya memahami algoritma pencarian produk di platform e-commerce yang sering kali mengutamakan produk yang terdekat dengan lokasi pengguna.
“Algoritma pencarian produk biasanya akan menampilkan yang terdekat, jadi kita harus menyiapkan pelaku UMKM kita agar mereka tidak tertinggal,” ujar Margono.
Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi UMKM lokal untuk bisa memanfaatkan potensi pasar digital yang lebih luas dengan kehadiran IKN.
Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di PPU yang disebabkan oleh pembangunan IKN, Margono memandang transformasi digital sebagai suatu keniscayaan.
Dia berharap pelaku UMKM tidak hanya beradaptasi, tetapi juga bisa berkembang dengan pesat melalui pemanfaatan teknologi digital yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari para pendatang tersebut.
Terverifikasi Dewan Pers