IKNPOS.ID – Anggota DPR RI dan mantan Ketua Komisi II DPR RI periode 2019-2024, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sudah secara de facto berfungsi sebagai ibu kota negara Republik Indonesia.
Hal ini meskipun Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota belum ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.
“Walaupun keppres belum keluar, secara de facto sudah dipergunakan itu (IKN) sebagai ibu kota, pusat pemerintahan, pemerintahan itu sudah mulai dijalankan di sana,” ungkap Doli dalam pernyataan tertulis, Selasa 8 Oktober 2024.
Presiden Jokowi Berkantor di IKN
Doli menambahkan bahwa bukti nyata dari status de facto ini adalah Presiden Joko Widodo yang sudah berkantor di IKN selama 40 hari hingga 20 Oktober 2024.
Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa Nusantara sudah digunakan sebagai pusat pemerintahan meskipun secara resmi status ibu kota belum diubah melalui Keppres.
Menurut Doli, Keppres tersebut hanya akan berfungsi untuk memperkuat status de facto Nusantara sebagai ibu kota negara, yang sudah sah secara hukum menggantikan Jakarta.
Jakarta Tak Lagi Ibu Kota
Doli menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang IKN, Jakarta tidak lagi menyandang status ibu kota negara dan hanya disebut sebagai Daerah Khusus Jakarta.
“Begitu diubah undang-undangnya, Jakarta ‘kan dicabut status sebagai ibu kota, jadi namanya Daerah Khusus Jakarta saja, hilang kata ibu kotanya,” jelasnya.
Pemindahan Ibu Kota Proses Bertahap
Meski demikian, Doli mengakui bahwa pemindahan ibu kota bukanlah tugas yang mudah dan membutuhkan waktu panjang. Berdasarkan UU IKN, proses pembangunan IKN akan berlangsung secara bertahap hingga tahun 2045.
“Undang-undang itu menjelaskan butuh 23 tahun, jadi settle-nya pemindahan ibu kota itu pada tahun 2045,” ungkap Doli.
Dampak Ekonomi yang Diharapkan
Doli berharap bahwa keberadaan IKN dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Ia juga menyoroti bahwa meskipun proyek ini awalnya menuai perdebatan, pada akhirnya manfaat dari IKN akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Terverifikasi Dewan Pers