IKNPOS.ID – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) meminta kepada pemerintahan baru Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka melibatkan kotraktor lokal dan swasta dalam proyek infrastuktur termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim).
Pasalnya, selama ini banyak proyek infrastruktur skala besar yang dijalankan termasuk pembangunan IKN tidak banyak melibatkan kontraktor lokal di daerah-daerah.
Padahal keterlibatkan kontraktor lokal di daerah dalam pembangunan turut menggerakkan roda perekonomian di daerah. Keterlibatakan kontraktor lokal akan memicu multiplier effect dan perputaran ekonomi.
Related Post
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gapensi La Ode Safiul Akbar, mengatakan, kontraktor lokal tidak banyak dilibatkan dalam proyek pembangunan infrastruktur selama ini sebenarnya mengecewakan.
Karena itu, dia berharap pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka lebih memperhatikan kontraktor lokal dalam pembangunan infrastruktur.
“Ini mengecewakan bagi kami, karena seharusnya kontraktor lokal dapat lebih dilibatkan dan diberikan kesempatan sehingga bisa terjadi peningkatan kualitas kontraktor di semua daerah,” ujar La Ode dalam keterangannya dikutip dari Antara, Kamis, 3 Oktober 2024.
La Ode mengatakan, pihaknya mendukung Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka untuk melanjutkan pembangunan infrastuktur termasuk IKN.
Namun, Gapensi meminta agar kontraktor lokal dilibatkan dan diberi kesempatan dalam proyek-proyek pembangun infrastuktur tersebut.
Dengan demikian, kontraktor lokal yang berada di daerah-daerah bisa meningkatkan kualitasnya.
La Ode menilai selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) banyak kemajuan yang dirasakan dalam bidang pembangunan.
Salah satu sektor yang menjadi wajah dalam pembangunan Indonesia selama 10 tahun ke belakang adalah pemerataan konstruksi, infrastruktur, dan juga investasi.
Satu dekade tersebut dianggap jadi dekade dengan indeks pembangunan infrastruktur dan kemajuan investasi terbaik sepanjang sejarah Indonesia.
Terverifikasi Dewan Pers