IKNPOS.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Meski Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah mulai dibangun di Penajam Paser Utara (PPU), sebagian wilayah tempat Jokowi kerap beraktivitas, Jokowi tetap memilih untuk tidak mencoblos di Jakarta maupun PPU. Sebaliknya, ia akan menggunakan hak pilihnya di Kota Surakarta.
Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta, Jokowi dan Ibu Negara Iriana tercatat sebagai pemilih di Solo, Jawa Tengah, tepatnya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari.
“Informasi terakhir setelah kami cek di DPT kami, Bapak Ir Joko Widodo dan Ibu Iriana tercatat di DPT Kota Surakarta di RT 08 RW 7, TPS 12, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Surakarta,” kata Ketua KPU Kota Surakarta, Bambang Christanto, Rabu 2 Oktober 2024.
Dengan demikian, pada Pilkada 2024, Presiden Jokowi akan mencoblos di Kota Surakarta, tempat yang menjadi kampung halamannya.
Selain itu, Wakil Presiden Terpilih, Gibran Rakabuming Raka, yang juga anak sulung Jokowi, dan istrinya, Selvi Ananda, akan menggunakan hak pilih di TPS 18, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Solo.
KPU Kota Surakarta menegaskan bahwa tidak ada perlakuan khusus bagi Presiden Jokowi maupun Gibran saat mencoblos.
Bambang menyampaikan bahwa prioritas tetap diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu, seperti manula, ibu hamil, orang sakit, dan disabilitas, sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Semua pemilih akan dilayani dengan maksimal tanpa pengecualian. Prioritas hanya diberikan kepada mereka yang memang memerlukan, seperti manula dan orang sakit, agar tidak menunggu lama di TPS,” ungkapnya.
Mengenai tempat pemungutan suara (TPS) yang akan digunakan Jokowi, Bambang mengatakan bahwa lokasi pastinya belum ditentukan.
“Penentuan lokasi final TPS akan dilakukan oleh KPPS pada H-1 atau H-2, jadi saat ini kami baru memiliki lokasi potensial. Lokasinya bisa di gedung pemerintahan, sekolah, atau rumah pribadi, tapi belum ditentukan secara pasti,” jelasnya.
Terverifikasi Dewan Pers