IKNPOS.ID – Partisipasi pengusaha atau swasta dalam pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sangat dibutuhkan. Ini dilakukan agar dapat menghasilkan investasi yang berkelanjutan di Nusantara.
Karena itu, Pemerintah melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan terus mendorong swasta untuk berperan dalam pembangunan di IKN.
“Justru kita akan lebih memilih yang dampaknya itu berkesinambungan dan berkelanjutan. Swasta harus dilibatkan dalam proses pembangunan di IKN,” kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani di Jakarta, Senin, 30 September 2024.
Tugas kementerian investasi/BKPM adalah memastikan agar investasi dari negeri dan luar negeri yang sudah pipeline dapat segera berjalan.
Menurutnya, proyek yang berjalan di IKN akan berlangsung dalam beberapa termin. Ada yang akan selesai dalam waktu 1 tahun hingga beberapa tahun ke depan.
“Jadi akan ada 3 rumah sakit. Di luar rumah sakit yang dibangun oleh pemerintah. Kita sangat berbahagia dengan adanya investasi di IKN. Termasuk investor asing yang sudah masuk,” papar Rosan.
Dia mengaku bersyukur berhasil meyakinkan beberapa investor dari luar negeri untuk berinvestasi di IKN.
“Dan baru saja mereka melakukan groundbreaking di IKN yang dihadiri oleu Presiden Joko Widodo,” tukasnya.
Diketahui, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyampaikan bahwa terdapat tambahan lima perusahaan asing yang berinvestasi di IKN dengan total dana 165 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau Rp2,51 triliun
Salah satunya, perusahaan asal Singapura, Sembcorp Utilities PTe Ltd, yang berinvestasi sebesar 65 juta dolar AS (Rp987,35 miliar) untuk membangun panel surya bertenaga 50 megawatt (MW).
Tidak hanya di bidang energi, perusahaan yang bergerak di sektor pendidikan asal Singapura, Raffles Education Limited, juga berminat menanamkan modalnya di IKN.
Rosan menuturkan masuknya investasi asing ke IKN tersebut menunjukkan bahwa investor swasta maupun BUMN dapat bekerja sama dan tidak perlu saling bersaing.
Terverifikasi Dewan Pers