IKNPOS.ID – Polemik anggaran jumbo di Kalimantan Timur terus menjadi sorotan publik. Rencana pengucuran dana sebesar Rp25 miliar untuk renovasi rumah jabatan gubernur, ditambah pengadaan fasilitas seperti kursi pijat dan akuarium, memicu kritik luas dari masyarakat.
Kebijakan ini dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang tengah digaungkan pemerintah pusat.
Sorotan tajam tersebut bahkan menarik perhatian Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah pusat pun turun tangan dengan memberikan pendampingan khusus agar penggunaan anggaran daerah tetap sesuai aturan dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa pihaknya aktif memantau perkembangan situasi ini. Ia menyebut ada sejumlah catatan penting terkait pengelolaan anggaran di Kalimantan Timur yang perlu segera diperbaiki.
“Kami terus mengingatkan agar pengelolaan APBD dilakukan dengan hati-hati dan mengedepankan prinsip efisiensi,” ujar Bima dalam keterangannya di Jakarta.
Menurutnya, setiap alokasi dana harus benar-benar difokuskan pada kebutuhan prioritas masyarakat. Ia juga menyarankan agar pengadaan fasilitas yang tidak mendesak, seperti kursi pijat, sebaiknya dibatalkan demi menjaga kepercayaan publik.
“Kalau tidak prioritas, ya batalkan saja,” tegasnya.
Bima juga meminta kepala daerah untuk mengevaluasi kembali rencana anggaran tersebut, termasuk besaran dana yang dinilai cukup fantastis.
Ia menekankan pentingnya transparansi dan sensitivitas dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan uang rakyat.
Di tengah polemik yang terus berkembang, Rudi Ma’sud akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada publik. Melalui pernyataan resminya, ia mengakui kegaduhan yang terjadi dan berjanji akan bertanggung jawab atas kebijakan tersebut.
“Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi,” ujar Rudi.
Ia juga menjelaskan bahwa rencana renovasi tersebut sebenarnya telah dirancang sebelum dirinya menjabat. Meski demikian, sebagai gubernur, ia tetap mengambil tanggung jawab penuh atas keputusan yang berjalan saat ini.
Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan anggaran dapat memicu reaksi publik jika dinilai tidak tepat sasaran.
Di satu sisi, pemerintah daerah memiliki kewenangan mengelola anggaran, namun di sisi lain, tuntutan transparansi dan keberpihakan pada masyarakat menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.
Kini, publik menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah. Apakah anggaran tersebut akan direvisi sesuai masukan pusat, atau tetap berjalan di tengah kritik yang terus menguat.
