Home News Kaltim Percepat Proyek Pengolahan Sampah Jadi Listrik di Dua Kawasan Aglomerasi
News

Kaltim Percepat Proyek Pengolahan Sampah Jadi Listrik di Dua Kawasan Aglomerasi

Share
Pengunjung IKN, Image: Humas OIKN
Share

IKNPOS.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di dua kawasan utama, yakni Samarinda Raya dan Balikpapan Raya. Upaya ini dilakukan untuk mendukung pengelolaan limbah sekaligus menghasilkan energi berbasis sumber terbarukan.

Langkah percepatan tersebut difokuskan pada penyiapan aspek kerja sama antar pihak yang terlibat. Pemerintah daerah berperan aktif memastikan seluruh tahapan administrasi dan koordinasi berjalan sesuai rencana.

“Kami memfasilitasi penyusunan perjanjian kerja sama serta kesepakatan bersama untuk kedua proyek ini agar operasionalnya kelak berjalan lancar,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kaltim Joko Istanto di Samarinda, Kaltim, Sabtu.

Menurut Joko, proses fasilitasi ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi terbatas di tingkat kementerian yang secara khusus membahas percepatan pengelolaan limbah berbasis energi terbarukan.

Kerangka kerja sama yang tengah disiapkan sebelumnya telah dibahas secara mendalam melalui rapat koordinasi lintas daerah yang digelar secara virtual. Pertemuan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi hingga unsur pemerintah kabupaten dan kota.

Dalam forum itu, sejumlah instansi turut berpartisipasi aktif, termasuk perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pembangunan fasilitas PSEL ini dirancang dengan pembagian dua zona pelayanan utama. Kawasan Samarinda Raya akan mencakup seluruh wilayah Kota Samarinda serta sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, seperti Anggana, Tenggarong Seberang, Loa Janan, Muara Badak, dan Marang Kayu.

Sementara itu, kawasan Balikpapan Raya meliputi Kota Balikpapan, Ibu Kota Nusantara (IKN), serta wilayah pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara, termasuk Kecamatan Samboja, Samboja Barat, dan Muara Jawa.

“Kondisi geografis dan penataan administratif tersebut menuntut adanya koordinasi tambahan yang lebih intensif antara pemerintah daerah dengan pihak Otorita IKN maupun pemerintah pusat,” ungkap Joko.

Share
Related Articles
Praperadilan Nadiem
News

Rp200 Miliar Aset Tambang Disebut Dijual Rp16 Miliar, Kedap Sayaaq Soroti Proses Kepailitan

IKNPOS.ID - Presiden Direktur (Presdir) PT KS, Kang Yong Hyun, menyambut langkah...

insentif MBG
News

Mitra MBG Keluhkan Perubahan Skema Insentif hingga Beban Administrasi

IKNPOS.ID - Para mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat...

News

KAT Kawal Eksekusi Eks Hotel Anggrek Ambon, Soroti Riwayat Lahan hingga Perkara Pidana

IKNPOS.ID - Rencana eksekusi lahan eks Hotel Anggrek di kawasan Batu Gajah,...

News

Tolak Perkum untuk Jegal Gus Yusuf, Ini 7 Poin Sikap Aspirasi Muda Nahdliyin

JAKARTA- Aspirasi Muda Nahdliyin menyatakan sikap menolak penggunaan Peraturan Perkumpulan (Perkum) sebagai...