Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel bersama sejumlah anggota legislatif lain menemui para demonstran, Selasa (21/4/2026). Mereka menerima aspirasi yang disampaikan masyarakat, sekaligus menegaskan komitmen melalui penandatanganan pakta integritas sebagai tindak lanjut atas tuntutan tersebut.
Ekti menyatakan DPRD Kaltim secara kelembagaan menerima seluruh aspirasi yang disampaikan. Termasuk tuntutan untuk mengevaluasi kinerja Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, dan Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji.
Aspirasi itu kemudian dituangkan dalam dokumen pakta integritas yang ditandatangani oleh para anggota DPRD Kaltim yang hadir menemui demonstran. Dokumen tersebut memuat komitmen untuk menindaklanjuti tuntutan secara kelembagaan.
“Kami akan menandatangani ini, dimulai dari saya,” ujar Ekti di hadapan massa aksi.
Penandatanganan itu kemudian diikuti unsur pimpinan fraksi dan anggota komisi yang menemui para dmeonstran.
Sementara itu, tiga tuntutan utama yang dismapaikan ke DPRD Kaltim di antaranya, pertama, evaluasi terhadap program pemerintah daerah. Kedua, penghentian praktik KKN serta politik dinasti di lingkungan Pemprov Kaltim. Ketiga, mendorong penggunaan hak angket DPRD untuk mengkaji kebijakan gubernur dan wakil gubernur.
