IKNPOS.ID – Kawasan Karang Paci berubah menjadi lautan massa yang membara siang ini.
Ribuan demonstran yang tergabung dalam perkumpulan besar aksi 21 April secara resmi melakukan pengepungan total terhadap Gedung DPRD Kalimantan Timur.
Aksi ini merupakan puncak dari gelombang keresahan masyarakat yang menuntut jawaban konkret dari para wakil rakyat terkait berbagai kebijakan kontroversial pemerintah daerah yang dinilai mengabaikan hak-hak masyarakat sipil.
Sejak pagi, massa yang terdiri dari pelajar dan berbagai elemen masyarakat sipil telah melakukan long march menuju titik pusat di Karang Paci.
Pengamanan ketat dari aparat gabungan tampak bersiaga di balik barikade, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat para orator di atas komando mobil untuk terus menjaga kewaspadaan mosi tidak percaya.
Pengepungan ini mengakibatkan arus lalu lintas di sekitar area vital tersebut mengalami kelumpuhan total, memaksa aparat kepolisian untuk melakukan pengalihan jalur secara darurat.
Ketegangan sempat meningkat saat massa mencoba merangsek mendekati gerbang utama, menuntut pimpinan dewan untuk keluar dan menghadapi langsung aspirasi yang dibawa oleh rakyat.
“Hari ini Karang Paci menjadi saksi bahwa rakyat Kaltim tidak sedang baik-baik saja. Kami mengepung gedung ini bukan untuk berwisata, tapi untuk menagih janji dan peran pengawasan DPRD yang selama ini terkesan mandul. Kami tidak akan menggeser satu inci pun sampai wakil rakyat di dalam sana berani menemui kami dan menandatangani pakta keutuhan di hadapan ribuan massa aksi 21 April ini!” teriak salah satu orator dari atas mobil komando yang disambut keributan sorakan massa.
Hingga berita ini diturunkan, jumlah massa yang dilaporkan terus bertambah seiring datangnya gelombang mahasiswa dari berbagai universitas di Samarinda dan sekitarnya.
Suasana di depan Gedung DPRD Kaltim masih dipenuhi dengan orasi-orasi kritis dan nyanyian lagu perjuangan.
Pihak legislatif diharapkan segera memberikan respons guna mendinginkan suasana yang kian panas. Kejadian ini menjadi pengingat keras bagi para pejabat di Bumi Etam bahwa tahun 2026 adalah tahun di mana suara publik akan lebih lantang mengawal setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
