Home News Dikritik! Rekrutmen Pegawai KDMP di Kaltim Mesti Prioritaskan Warga Lokal
News

Dikritik! Rekrutmen Pegawai KDMP di Kaltim Mesti Prioritaskan Warga Lokal

Share
Share

IKNPOS.ID – Masyarakat Kalimantan Timur menuntut transparansi dalam proses rekrutmen tenaga kerja program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) guna memastikan peluang kerja tersebut benar-benar dapat diakses oleh warga lokal. Hal ini menjadi perhatian serius di Kaltim mengingat program nasional tersebut diproyeksikan membuka lebih dari 35.000 lowongan kerja di seluruh Indonesia.

Kekhawatiran ini muncul agar posisi strategis, seperti manajer koperasi, tidak didominasi oleh pihak luar, melainkan diisi oleh sumber daya manusia setempat yang memahami karakteristik wilayah. Terlebih, Kaltim kini tengah memacu penguatan ekonomi lokal sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Plt Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (PPKUKM) Kaltim, Ronny Suhendra, mengungkapkan bahwa seluruh proses teknis rekrutmen, termasuk untuk posisi manajer, berada di bawah kendali pemerintah pusat.

“Untuk posisi manajer koperasi desa dan kelurahan Merah Putih jumlahnya sekitar 30.000 posisi. Teknisnya sepenuhnya kewenangan dari pusat, kami di daerah hanya menerima hasilnya,” ujar Ronny, Selasa (28/4/2026).

Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Lempake, Adung KS Utomo, menyatakan bahwa meskipun pihaknya mendukung penuh upaya penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi, pemerintah perlu mempertimbangkan dinamika daerah. Ia menekankan pentingnya menempatkan manajer yang memahami potensi spesifik desa, baik di sektor pertanian, peternakan, maupun perdagangan.

“Belum tentu manajer (dari luar) punya kompetensi di bidang usaha koperasi tersebut. Tiap wilayah punya dinamika dan potensi sendiri,” kata Adung.

Selain masalah rekrutmen, Adung mengkritik pola komunikasi pemerintah pusat yang dinilai minim sosialisasi langsung ke pengurus di daerah. Menurutnya, banyak informasi teknis justru lebih dahulu diketahui melalui media sosial daripada jalur birokrasi resmi.

“Kebijakan yang diturunkan untuk koperasi Merah Putih tidak pernah kami dengar langsung. Justru lebih awal kami tahu dari media sosial,” tuturnya.

Share