Gubernur Kaltim Jelaskan Alasan Renovasi Rumah Jabatan
Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas’ud telah memberikan penjelasan terkait polemik anggaran tersebut.
Ia menegaskan bahwa penggunaan dana tersebut telah melalui prosedur yang berlaku dalam sistem pemerintahan.
Menurut Rudi, salah satu alasan utama renovasi adalah kondisi rumah jabatan yang sudah lama tidak ditempati sehingga memerlukan pembenahan besar.
“Rumah jabatan ini puluhan tahun tidak ditempati. Tentu banyak hal yang harus dibenahi,” ujarnya saat ditemui di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin (6/4/2026).
Ia juga menegaskan bahwa proses penganggaran dilakukan secara transparan dan melalui tahapan yang jelas.
Mulai dari pembahasan internal pemerintah daerah, hingga persetujuan berbagai pihak terkait.
“Semuanya prosesnya sesuai SOP, dianggarkan, dibahas di TAPD, dibahas dengan DPR, dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri. Intinya transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Namun ketika diminta menjelaskan lebih jauh mengenai rincian teknis anggaran tersebut, Rudi memilih menyerahkan penjelasan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Nanti teknis bicara sama TAPD,” ujarnya singkat.
Anggaran Tak Hanya untuk Renovasi Fisik
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menjelaskan bahwa anggaran yang dipersoalkan publik tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk renovasi bangunan rumah jabatan.
Menurutnya, anggaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan operasional yang berkaitan dengan aktivitas kepala daerah.
“Item-nya banyak sekali, ada bensin, solar, makan, minum, dan lainnya. Itu hal yang lumrah dan biasa,” ujar Seno di Balikpapan, Kamis (2/4/2026).
Ia juga menegaskan bahwa fasilitas tersebut merupakan standar yang juga diterima oleh kepala daerah lainnya di Indonesia.
“Semua kepala daerah mendapatkan hal yang sama. Jadi itu tidak hanya untuk renovasi,” tambahnya.
Berdasarkan data dari Inaproc Kalimantan Timur, anggaran lebih dari Rp25 miliar tersebut terbagi dalam sedikitnya 57 item belanja yang dialokasikan pada tahun 2025.
Beberapa di antaranya meliputi:
