IKNPOS.ID – Polemik terkait penggunaan anggaran lebih dari Rp25 miliar untuk renovasi rumah jabatan (rujab) serta fasilitas kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masih terus menjadi perbincangan publik.
Isu ini ramai dibahas setelah rincian belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut mulai beredar luas di masyarakat.
Berbagai pihak pun mempertanyakan urgensi penggunaan dana yang dinilai cukup besar untuk renovasi fasilitas kepala daerah.
Di tengah sorotan publik yang semakin meluas, Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud mengaku belum memahami secara rinci detail penggunaan anggaran tersebut.
Ketua DPRD Kaltim Akui Belum Menelaah Detail Anggaran
Hasanuddin Mas’ud menjelaskan bahwa pembahasan anggaran memang telah dilakukan secara kelembagaan oleh DPRD. Namun secara pribadi, ia mengaku belum sempat mempelajari secara detail rincian alokasi dana yang kini menjadi sorotan tersebut.
Ia bahkan mengaku tidak terlibat langsung dalam pembahasan teknis proyek renovasi rumah jabatan yang sedang ramai diperbincangkan.
“Total anggaran Rp25 miliar untuk yang lagi ramai pembangunan atau renovasi rujab itu, saya enggak ikut. Saya belum menanyakan juga,” ujar Hasanuddin pada Rabu (8/4/2026).
Pernyataan ini memicu perhatian karena menunjukkan bahwa sebagian pimpinan legislatif pun belum sepenuhnya memahami detail penggunaan anggaran tersebut.
Menurut Hasanuddin, informasi mengenai proyek tersebut masih tergolong baru baginya. Karena itu, ia berencana untuk melakukan penelusuran lebih lanjut guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas.
“Saya secara pribadi, saya cek dulu, ada pembangunan apa, perbaikan rumah. Karena ini baru buat saya. Nanti kita kumpulkan saja, kita tanya lagi kembali,” jelasnya.
Polemik ini juga semakin menguat setelah muncul kabar bahwa sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim disebut belum menerima dokumen APBD secara lengkap, khususnya yang berkaitan dengan proyek renovasi rumah jabatan tersebut.
Menanggapi kabar tersebut, Hasanuddin memilih untuk bersikap hati-hati. Ia menegaskan bahwa dirinya belum ingin mengambil kesimpulan sebelum mendapatkan informasi yang lengkap.
“Saya belum tahu juga secara kelembagaan, nanti kita cek kembali,” katanya.
Langkah penelusuran tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku.
