Pemprov Kaltim Jadi Sorotan! Pengadaan Mobil Dinas Rp8,5 Miliar Picu Perdebatan Publik

• Kunjungan kerja intensif

• Penjemputan dan penerimaan tamu negara

• Mobilitas pejabat pusat

• Perjalanan dinas ke kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Menurut Arfan, dinamika kerja pimpinan daerah menuntut kendaraan dengan spesifikasi tinggi demi faktor keamanan, kenyamanan, dan efisiensi waktu.

“Prinsipnya ini kebutuhan operasional, bukan keinginan pribadi. Yang penting harga sesuai spesifikasi dan ada dasar kebutuhannya,” tegasnya.

Ia juga memastikan bahwa pengadaan tersebut hanya untuk satu unit kendaraan.

Merek Masih Dirahasiakan

Hingga kini, pemerintah provinsi belum mengumumkan merek maupun tipe kendaraan yang dibeli.

Arfan menjelaskan bahwa proses pengadaan dilakukan melalui mekanisme e-purchasing atau pembelian elektronik via e-katalog, bukan melalui tender/lelang terbuka.

Skema ini memungkinkan pembelian langsung dari:

• Pabrikan resmi

• Distributor

• Reseller yang terdaftar di e-katalog pemerintah

Menurutnya, sistem tersebut justru dirancang untuk meningkatkan transparansi sekaligus efisiensi proses pengadaan.

Dipastikan Akan Diaudit

Menanggapi kritik publik, Pemprov Kaltim memastikan bahwa proses pengadaan tetap berada dalam koridor pengawasan.

Audit akan mencakup dua aspek utama:

1. Kemanfaatan kendaraan bagi operasional daerah

2. Kewajaran harga sesuai spesifikasi

“Ini pasti akan diaudit, baik dari sisi kemanfaatan maupun kewajaran harga,” ujar Arfan.

Audit dapat dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah maupun lembaga eksternal sesuai mekanisme pengelolaan keuangan negara.

Arah Kebijakan 2026: Lebih Hemat

Menariknya, di tengah polemik yang muncul, Pemprov Kaltim mengisyaratkan perubahan arah kebijakan belanja kendaraan dinas ke depan.

Untuk tahun anggaran 2026, pengadaan disebut akan lebih selektif dan ketat mengikuti prinsip efisiensi.

Bahkan, pemerintah mulai mempertimbangkan opsi alternatif seperti:

• Sewa kendaraan dinas

• Optimalisasi kendaraan yang sudah ada

• Pembatasan spesifikasi kendaraan baru

“Kalau ada rencana pengadaan baru, pasti kami pastikan lagi alasan dan kebutuhannya. Arahnya sekarang lebih ke efisiensi,” pungkasnya.

Jadi Perdebatan Publik

Kasus ini menjadi contoh bagaimana belanja daerah kini semakin mendapat perhatian publik.

Di satu sisi, pemerintah daerah membutuhkan sarana operasional memadai untuk mendukung tugas pelayanan dan diplomasi daerah.

Namun di sisi lain, masyarakat menuntut agar setiap rupiah anggaran digunakan secara: