IKNPOS.ID – Masalah krisis air bersih di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai menemukan titik terang.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kini tengah tancap gas mengaktifkan 24 unit Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) yang tersebar di empat kecamatan.
Langkah ini bukan sekadar urusan teknis, melainkan strategi besar untuk memastikan warga di pelosok desa bisa menikmati layanan air perpipaan layaknya di perkotaan.
Asisten Pemerintahan dan Kesra PPU, Nicko Herlambang, mengungkapkan visi baru bagi infrastruktur ini. Alih-alih terbengkalai, Pamsimas didorong untuk dikelola secara profesional oleh:
- Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
- Koperasi Merah Putih
Targetnya jelas, yaitu menjadikan air bersih sebagai unit usaha produktif yang dikelola dari warga, oleh warga, dan untuk warga.
Gandeng Investor, Desa Telemow dan Binuang Jadi Pionir
Transformasi ini tidak main-main. Untuk tahap awal, dua lokasi di wilayah strategis Kecamatan Sepaku, yaitu Desa Telemow dan Desa Binuang telah dipilih sebagai proyek percontohan.
Menariknya, pengelolaan di dua desa ini melibatkan pihak ketiga atau investor. Mengapa butuh dana besar?
Investasi Rp2 Miliar per Unit: Dana ini digunakan untuk membangun instalasi pengolahan air (IPA) modern, jaringan pipa distribusi ke rumah warga, hingga pemasangan meteran air.
Pendampingan Profesional: Perumda Air Minum Danum Taka bertindak sebagai “guru” yang memberikan pelatihan manajemen dan teknis pengolahan air agar kualitasnya standar air minum.
Mengejar Target 80% Layanan Air Perpipaan
Saat ini, tantangan besar masih membentang. Dari total 54 desa dan kelurahan di PPU, baru 26 wilayah yang terlayani air bersih. Artinya, masih ada 32 desa lagi yang sedang menanti keajaiban air mengalir.
“Masih ada 32 desa dan kelurahan yang belum mendapatkan pelayanan air bersih. Pamsimas adalah solusi tercepat dengan melibatkan langsung pemerintah desa dan masyarakat,” ujar Nicko Herlambang.
Dengan skema ini, warga tidak perlu lagi bergantung sepenuhnya pada air hujan atau sumur gali yang kualitasnya tidak menentu. Selain itu, keterlibatan Bumdes memastikan perputaran ekonomi tetap berada di tingkat desa, menciptakan lapangan kerja baru bagi pemuda setempat.
Langkah berani ini diharapkan menjadi pondasi kuat bagi Kabupaten PPU agar tidak tertinggal jauh di tengah pesatnya pembangunan IKN di sebelah mereka.
