IKNPOS.ID – Memasuki tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan kemajuan yang signifikan.
Dua Peraturan Presiden (Perpres) menjadi bukti komitmen pemerintah untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan IKN sebagai simbol kemajuan dan pemerataan pembangunan di Indonesia.
Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dan Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 mengatur arah pembangunan nasional.
Termasuk percepatan pembangunan IKN. Pemerintah menargetkan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028, dengan dukungan pemindahan ASN serta penyediaan infrastruktur yang memadai.
Lima Fokus Pembangunan Nasional Prabowo
Otorita IKN menegaskan bahwa berbagai capaian di Nusantara sejalan dengan lima pesan kunci pembangunan nasional yang menjadi fokus Presiden Prabowo.
Yakni stabilitas ekonomi, kesejahteraan sosial, pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia, ketahanan pangan, serta kesehatan masyarakat.
Pembangunan IKN menjadi bukti bahwa pertumbuhan ekonomi nasional terus dijaga melalui kombinasi antara pembiayaan negara, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta murni.
Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan IKN periode 2025–2029 sebesar Rp48,8 triliun.
Hingga saat ini, Otorita IKN telah menerima komitmen investasi senilai Rp225,02 triliun, terdiri atas Rp66,3 triliun investasi swasta murni dan Rp158,72 triliun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Pembangunan IKN juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat IKN dan seluruh wilayah di sekitarnya.
Otorita IKN secara berkelanjutan menyelenggarakan berbagai program pelatihan keterampilan yang menyasar seluruh lapisan masyarakat.
Hingga saat ini, telah terselenggara lebih dari 879 pelatihan yang mampu meningkatkan kapasitas, daya saing, dan taraf hidup masyarakat.
Terverifikasi Dewan Pers