Menkeu Minta Pemda Segera Benahi Tata Kelola
Menkeu Purbaya pun menyerukan agar seluruh kepala daerah memperbaiki tata kelola anggaran dan sistem birokrasi di wilayah masing-masing.
Langkah ini dinilai penting agar pemerintah pusat memiliki dasar kuat untuk meningkatkan Transfer ke Daerah (TKD) di tahun-tahun mendatang.
“Coba tolong perbaiki dua triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak, saya dimarahin juga kalau ngomong,” ujarnya dengan nada santai namun tegas.
Menurutnya, peningkatan anggaran ke daerah sangat bergantung pada sejauh mana pemda mampu menunjukkan perbaikan kinerja dan transparansi pengelolaan keuangan.
“Yang paling penting bagi saya adalah ekonominya bergerak dan bergeraknya merata, bukan di pusat saja. Saya ingin punya landasan kuat untuk bilang ke atas bahwa daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin,” tambahnya.
Reformasi Birokrasi Daerah Jadi PR Besar
Pernyataan Menkeu ini menyoroti betapa reformasi birokrasi di tingkat daerah masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah Indonesia.
Meski berbagai kebijakan anti-korupsi telah diterapkan, praktik jual-beli jabatan, gratifikasi, dan penyalahgunaan kewenangan tetap saja muncul dalam berbagai bentuk.
Kondisi ini tidak hanya menghambat pembangunan ekonomi daerah, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Analis kebijakan publik menilai, penguatan sistem meritokrasi, transparansi rekrutmen jabatan publik, serta pengawasan digital terhadap proyek daerah menjadi langkah strategis untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
